Indonesiainside.id – Di tengah langit Riau yang kembali diselimuti kabut asap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak lagi hanya soal memadamkan api. Tahun ini, ada babak baru dalam penanganan karhutla: penegakan hukum yang lebih serius terhadap pelaku pembakaran.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran lahan secara sengaja di Provinsi Riau. Penindakan itu menjadi bagian dari strategi terpadu untuk mencegah meluasnya bencana tahunan ini.
“Satgas hukum sudah bergerak, sudah ada yang jadi tersangka sebanyak 16 orang, dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/7).
Menurut Suharyanto, pembakaran lahan secara ilegal masih menjadi penyebab utama munculnya titik api, terutama di lahan gambut dan hutan produksi. Oleh sebab itu, pendekatan hukum bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi kunci pencegahan yang tak kalah penting dari operasi pemadaman.
“Pengendalian karhutla tidak semata-mata pemadaman. Semua indikasi pembakaran disengaja harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
BNPB mencatat bahwa hingga pertengahan Juli, karhutla telah melanda 12 kabupaten/kota di Riau, dengan Kampar dan Bengkalis mencatat luas terbakar tertinggi—masing-masing melampaui 100 hektare. Di Rokan Hilir, Siak, dan Indragiri Hilir, api menghanguskan lebih dari 50 hektare lahan. Di ibu kota provinsi, Pekanbaru, luas kebakaran tercatat mencapai 21,08 hektare—bertambah 6 hektare dari pekan sebelumnya.
Api yang masih membara di sejumlah titik membuat BNPB terus mengerahkan pasukan pemadam gabungan, dan mempercepat langkah-langkah pemulihan dengan bantuan teknologi.
Salah satunya adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap tiga, yang ditargetkan untuk menurunkan hujan buatan di wilayah-wilayah rawan. Operasi ini diharapkan bisa mempercepat pemadaman dan mencegah kabut asap meluas ke wilayah lain, termasuk negara tetangga.
Di sisi lain, koordinasi dengan Polda Riau, TNI, dan Satgas Karhutla terus diperkuat, termasuk dalam aspek pembuktian di lapangan, agar setiap pelaku pembakaran dapat diproses secara hukum.
“Dengan penegakan hukum, kami ingin memberikan efek jera. Tidak bisa lagi ada toleransi bagi pembakaran lahan yang disengaja,” pungkas Suharyanto.