Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional, khususnya di kuartal pertama 2025.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, Pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/3).
Beberapa langkah yang disiapkan oleh pemerintah meliputi program pariwisata, dengan proyeksi sebanyak 122,1 juta perjalanan wisata selama libur Lebaran. Pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang ditambahkan sebesar 6 persen untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20 persen di sejumlah ruas tol pada periode H-7 hingga H+8 Lebaran.
Selain itu, program percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung perayaan Lebaran. Bantuan Pemerintah sebesar Rp7 juta per unit motor listrik juga siap disalurkan.
“Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi, yang akan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” jelas Airlangga.
Selain itu, penyaluran THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah, serta pensiunan akan dilakukan dua minggu sebelum Lebaran. Pemerintah juga meluncurkan berbagai program belanja nasional, seperti Friday Mubarak (28 Februari – 28 Maret 2025) dengan target transaksi Rp75-77 triliun, dan BINA Lebaran (14-30 Maret 2025) dengan target transaksi Rp30 triliun. Kampanye belanja daring selama Ramadan juga diperkirakan akan menyumbang angka transaksi yang signifikan.
Tak hanya fokus pada kebijakan domestik, pemerintah juga memantau dinamika ekonomi global, khususnya terkait kebijakan tarif baru di Amerika Serikat. Meskipun beberapa negara menghadapi risiko resesi yang lebih tinggi, Indonesia berada pada posisi yang lebih baik.
“Menurut data Bloomberg pada Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38 persen), Kanada (35 persen), dan Amerika Serikat (25 persen),” ungkap Airlangga.
Dengan fondasi ekonomi yang solid, diversifikasi mitra dagang, dan hilirisasi yang semakin diperkuat, Indonesia diyakini memiliki peluang besar untuk mempertahankan stabilitas ekonomi meskipun terjadi gejolak global.
“Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini. Tentu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk terus membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Perekonomian Indonesia pada 2024 mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,03 persen (yoy). Beberapa provinsi seperti Papua Barat dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan luar biasa, masing-masing sebesar 20,8 persen dan 13,73 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia berada pada level 126,4 pada Februari 2025, sementara PMI Manufaktur di zona ekspansi pada level 53,6. Deflasi sebesar 0,48 persen (mtm) juga tercatat, berkat adanya program diskon tarif listrik, meski inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,25 persen (mtm).