Indonesiainside.id, Jakarta – Ustaz Tengku Zulkarnain mengritisi ucapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Kepala BKPM itu menyayangkan minuman beralkohol tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang padahal memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (4/3), Bahlil mengatakan, minuman beralkohol khas NTT, sopi, memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun tidak bisa didorong menjadi industri besar karena masuk kategori terlarang. Contoh lainnya, lanjut Bahlil, yaitu arak lokal Bali yang berkualitas ekspor.
“Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” kata Bahlil.
Ustaz Tengku Zulkarnain lantas membagikan cuitan menanggapi salah satu berita media daring yang memuat tentang statement kepala BKPM. Menurutnya tidak semua hal bisa diukur menggunakan uang, termasuk minuman keras, pelacuran hingga perjudian. Hal tersebut lantaran bertentangan dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila.
“Kalau semua ukurannya adalah duit, maka lama lama bukan hanya miras, tapi pelacuran dan perjudian akan diberi izin dikelola secara professional,” cuit @ustadtengkuzul
“Terus apa bedanya negara Pancasila yg religious dengan negara atheis anti Tuhan dan sekuler anti Agama? Ya, Kan?” lanjutnya.
https://twitter.com/ustadtengkuzul/status/1367262301363924992?s=20
Sebelumnya, Ustaz Tengku Zulkarnain mengapresiasi Presiden Jokowi karena mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang berisikan izin investasi minuman beralkohol.
Pak @jokowi akhimya cabut Perpres no.10 tahun 2021 tentang Investasi dan Penjualan Miras. Alhamdulillah. Wahai para Ulama tetaplah bersuara membela kebenaran didengar atau tidak didengar. Yang pasti Allah lihat dan dengar. Allahu Akbar,” tulis Ustaz Tengku Zulkarnain melalui akun twitternya, Selasa (2/3). (rsk)