Indonesiainside.id – Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti netralitas Pejabat Kepala Daerah di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut disampaikan dalam dissenting opinion terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh dalil yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Enny meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya berkelindan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) yang terjadi pada beberapa daerah.
“Diyakini telah terjadi ketidaknetralan yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah,” ujarnya dalam sidang pembacaan putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Maka itu, dia berpendapat MK semestinya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah demi memastikan pemilu berjalan jujur dan adil.
“Maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah,” jelas dia.
Enny juga berpendapat bahwa dalil permohonan paslon nomor urut 1 itu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, beralasan menurut hukum untuk sebagian.
“Dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya,” tegasnya.