Indonesiainside.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berencana mengambil alih kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pengambilalihan perkara masih terlalu dini karena penyidikan di Kejaksaan Agung baru memasuki tahap awal.
“Saya kira terlalu dini, ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung,” kata Setyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Setyo, penyidik masih perlu mendalami barang bukti, dokumen, serta melakukan koordinasi antarlembaga. Karena itu, KPK memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses hukum terlebih dahulu.
Meski belum mengambil alih perkara, KPK membuka kemungkinan melakukan supervisi. Setyo mengakui lembaganya telah menerima permintaan lisan untuk mengawasi penanganan kasus tersebut setelah penyidikan diserahkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri kepada Kejaksaan Agung.
“Permintaan secara lisan sudah disampaikan. Nanti tentu akan ada permintaan secara tertulis dan akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK,” ujarnya.
Permintaan tertulis tersebut nantinya akan dibahas oleh pimpinan KPK untuk menentukan bentuk supervisi dan langkah selanjutnya. Kewenangan supervisi KPK terhadap perkara korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Desakan agar KPK mengambil alih kasus Febrie sebelumnya disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Mahfud mempertanyakan dasar hukum penyerahan kelanjutan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Menurut dia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mekanisme pemindahan penyidikan dari satu lembaga penyidik kepada lembaga penyidik lainnya.
Mahfud menilai mekanisme yang tersedia adalah pengambilalihan perkara oleh KPK dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang KPK.
KPK merespons pandangan tersebut dengan menyatakan masih menghormati proses hukum yang berjalan. Lembaga antirasuah itu juga terus memantau perkembangan penyidikan karena pelimpahan perkara baru dilakukan pada Sabtu (11/7/2026).
Sebelum perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung, KPK telah berkoordinasi dengan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya. Namun, pembahasan saat itu masih berfokus pada koordinasi dan supervisi, bukan investigasi bersama maupun pengambilalihan perkara.
Sementara Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan KPK secara hukum memiliki kewenangan mengambil alih perkara tersebut. Namun, DPR untuk sementara meminta KPK melakukan supervisi langsung terhadap penyidikan di Kejaksaan Agung.
“Silakan saja karena KPK memang memiliki kewenangan. Namun, kami sudah menyampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK,” kata Habiburokhman.
Supervisi dinilai penting karena Febrie merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Pengawasan dari lembaga lain dibutuhkan untuk memastikan penyidikan berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung secara normatif dapat mempercepat proses hukum.
Menurut Yusril, apabila penyidikan dilakukan kepolisian, berkas perkara harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan berpotensi bolak-balik sampai dinyatakan lengkap. Proses dapat berlangsung lebih efisien apabila penyidikan dan penuntutan ditangani dalam satu institusi.
Namun, Yusril mengingatkan tantangan utama perkara ini bukan hanya kecepatan, melainkan independensi dan objektivitas penyidikan.
Publik, kata dia, wajar mempertanyakan apakah Kejaksaan Agung dapat menangani perkara secara independen karena penyidik dan jaksa yang bertugas sebelumnya berada dalam struktur yang dipimpin Febrie.
“Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ini menjadi ‘jeruk makan jeruk’,” kata Yusril.
Karena itu, Kejaksaan Agung diminta menjawab keraguan publik melalui proses hukum yang profesional, terbuka, dan dapat diawasi.
Kasus ini bermula ketika Kortastipidkor Polri mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018–2026.
Polri kemudian menggeledah sejumlah lokasi pada 8 Juli 2026. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara tata kelola pasokan batu bara, dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang antarkorporasi.
Pada 10 Juli 2026, Febrie mengakui bahwa salah satu rumah yang digeledah penyidik di Sentul, Kabupaten Bogor, merupakan miliknya.
Febrie kemudian mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus pada Sabtu (11/7/2026) dini hari. Pada hari yang sama, Polri menetapkannya sebagai tersangka dan menyerahkan kelanjutan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Sementara itu, KPK memilih menunggu perkembangan awal perkara sembari menyiapkan mekanisme supervisi.