Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menanggapi wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah politik tersebut tidak akan mudah dilakukan karena terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Abdullah menjelaskan bahwa proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindak pidana lainnya yang tercela. “Tidak mudah untuk melengserkan presiden atau wakil presiden. Sejumlah langkah harus dilalui,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).
Menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini bisa dilakukan jika mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Pasal 7B menjelaskan lebih lanjut bahwa pemberhentian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini memerlukan beberapa tahapan, dimulai dengan proposal dari DPR yang diajukan ke MPR. MPR kemudian akan melakukan investigasi, pemeriksaan, dan sidang untuk membahas proposal pemberhentian serta mendengarkan keterangan dari Presiden.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, baik pada saat menjabat maupun sebelumnya, MPR dapat memutuskan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden,” jelas Abdullah.
Abdullah memberikan beberapa contoh terkait pemberhentian pemimpin negara yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Salah satunya adalah Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, yang diberhentikan setelah terbukti terlibat dalam skandal korupsi. Begitu juga dengan Presiden Lithuania, Rolandas Paksas, yang terlibat dalam skandal manipulasi dokumen, memberikan kewarganegaraan kepada seorang pengusaha Rusia dengan imbalan uang.
Abdullah juga menyebutkan bahwa impeachment bisa terjadi jika seorang pemimpin terlibat dalam skandal pelecehan seksual, seperti yang pernah dialami oleh Bill Clinton pada tahun 1995 dengan Monica Lewinsky. Selain itu, seorang presiden atau wakil presiden juga bisa diimpeach jika terbukti menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau tipu muslihat yang mengancam nasionalisme bangsa.
Meskipun wacana impeachment terus berkembang, Abdullah mengajak semua pihak, baik elite politik, tokoh masyarakat, agamawan, maupun masyarakat umum untuk lebih fokus pada pembangunan negara. “Daripada kita terjebak dalam perdebatan soal impeachment Wapres Gibran, lebih baik kita fokus pada pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya,” tegasnya.
Dengan segala prosedur yang ketat, pemberhentian seorang Wakil Presiden atau Presiden tidaklah mudah dan memerlukan bukti yang kuat terkait pelanggaran hukum. Abdullah menyarankan agar perhatian lebih diarahkan pada pembangunan dan kemajuan negara daripada terjebak dalam wacana politik yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.