Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerhati transportasi, Budiyanto menilai penerapan tilang elektronik sangat efektif dan valid dalam pembuktian pelanggaran. Penggunaan teknologi pada penegakkan hukum lalu lintas merupakan cermin modernitas pelaksanaan operasional managemen LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
“Dalam managemen LLAJ disebutkan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, cermin budaya dan modernitas dengan demikian pengemban fungsi harus mampu menjaga, memelihara dan mewujudkan dengan baik,” katanya, Kamis (23/7).
Budiyanto memaparkan, penegakan hukum yang dikemas dalam sistem elektronik antara lain ANPR (Automatic Number Plate Recognition), speed radar, dan chek point. Teknologi tersebut dinilai mampu mendeteksi aktivitas lalu lintas secara otomotis dan hasilnya langsung tersimpan dalam server ruang kendali berupa foto maupun video.
“Itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,” imbuhnya.
Ia menjabarkan, efektivitas penegakan hukum dengan dibantu CCTV dapat dibuktikan dari proses kerja alat tersebut, yakni dapat merekam kejadian secara otomotis, yang hasilnya tersimpan dalam back office. Semua pelanggar bisa tertangkap semua dan mampu beroperasi 24 jam penuh.
Selain itu dapat mencegah terjadinya KKN dan perdebatan antara petugas dan pelanggar di lapangan. Kualitas pembuktian juga bisa terjamin.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan kembali memberlakukan tilang elektronik yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Tilang elektronik sempat dihentikan sementara karena masa PSBB pengendalian Covid-19.
Tilang elektornik rencananya akan diaktifkan kembali bersamaan dengan Operasi Patuh yang akan digelar mulai 23 Juli sampai 5 Agustus 2020 dibeberapa titik yang sudah ditentukan. Operasi patuh ini dianggap momentum mengembangkan penegakan hukum dengan sistem digital.
“Terutama pada ruas- ruas penggal jalan yang rawan pelanggaran lalu lintas dan sulit ditertibkan, antara lain pelanggar melawan arus,” kata Budiyanto.