Indonesiainside.id – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama menargetkan pengembangan 2.124 titik pemberdayaan zakat dan wakaf secara kolaboratif pada 2026. Program tersebut mencakup 1.000 Kampung Zakat, 1.000 titik Pemberdayaan Ekonomi Umat berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), 100 Inkubasi Wakaf Produktif (IWP), serta 24 Kota Wakaf.
Untuk memastikan efektivitas dan integrasi program, Ditjen Bimas Islam akan membentuk Task Force Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagai wadah sinergi lintas lembaga agar program berjalan terkoordinasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan implementasi konkret ajaran Al-Qur’an dan hadis tentang kepedulian sosial serta kewajiban berbagi.
“Kita akan merancang langkah-langkah konkret untuk membuktikan bahwa perintah zakat benar-benar dapat diwujudkan. Tugas kita memastikan ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dipahami, tetapi dilaksanakan secara nyata oleh umat, sehingga ZISWAF mampu memberdayakan mustahik,” terang dia di Jakarta, Kamis (12/2).
Ia menekankan, pengelolaan ZISWAF harus diarahkan pada program produktif dan berkelanjutan agar mustahik dapat meningkatkan kapasitas ekonomi hingga bertransformasi menjadi muzakki. Selain pengembangan Kampung Zakat, Ditjen Bimas Islam juga akan memperluas 24 titik Kota Wakaf serta mengembangkan 10 titik irisan antara Program Kota Wakaf dan IWP.
Program Kampung Zakat akan diperkuat dengan basis KUA sebagai pusat layanan keagamaan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat di tingkat kecamatan. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan pelayanan keagamaan dengan program sosial-ekonomi secara langsung dan terukur di masyarakat.
Menurut Abu Rokhmad, dana sosial keagamaan memiliki potensi besar sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan sosial di tengah keterbatasan anggaran negara. Karena itu, setiap program harus dirancang berbasis data yang valid, terukur, dan dapat diverifikasi.
“Pendanaan sosial keagamaan kini menjadi kekuatan baru. Program yang dijalankan harus konkret, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Bimas Islam akan memperkuat kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk untuk penguatan pendayagunaan ZISWAF di wilayah perbatasan.
“Kita ingin manfaat ZISWAF semakin luas dan kuat. Dana yang dihimpun harus disirkulasikan dengan baik agar melahirkan muzakki-muzakki baru. Ini adalah proses menanam hari ini untuk memanen kesejahteraan di masa depan,” pungkas Abu Rokhmad.
Melalui penguatan ekosistem ZISWAF tersebut, Kementerian Agama berharap zakat dan wakaf dapat menjadi pilar utama pemberdayaan umat sekaligus penguatan solidaritas sosial menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.