Indonesiainside.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang beredar luas di publik mengenai kepemilikannya atas PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang dituding sebagai biang kerok banjir dan konflik agraria di Pulau Sumatra.
Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut membantah keras tuduhan tersebut.
“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun—baik secara langsung maupun tidak langsung—dengan Toba Pulp Lestari,” kata Jodi dalam keterangan resminya, Kamis (4/12).
Jodi Mahardi menegaskan bahwa setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam TPL adalah informasi yang keliru dan tidak berdasar.
Isu ini mencuat tajam setelah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pada Senin (24/11) lalu, secara terbuka merekomendasikan pemerintah pusat untuk menutup operasional TPL. Rekomendasi penutupan TPL ini menyusul berlarut-larutnya konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat, khususnya di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.
Bobby Nasution memastikan Pemprov Sumut akan segera mengirim surat resmi kepada pemerintah pusat, mengingat operasional TPL tersebar di 12 kabupaten di wilayah Sumatera Utara.
Di sisi lain, PT Toba Pulp Lestari (TPL) juga telah memberikan bantahan resmi terkait tuduhan menjadi penyebab bencana ekologi, khususnya banjir dahsyat di Sumatra yang memakan korban jiwa.
Dalam surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12), Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden, menegaskan bahwa operasional perusahaan tidak menjadi penyebab bencana.
“Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” kata Anwar.
TPL mengklaim bahwa seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) mereka telah melalui penilaian ketat High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga, untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.
Mengenai tuduhan deforestasi, TPL menjelaskan bahwa operasional pemanenan dan penanaman kembali dilakukan sepenuhnya di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Juru bicara Luhut mengimbau publik untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, khususnya di ruang digital, dan mempersilakan media untuk melakukan klarifikasi langsung guna mencegah penyebaran disinformasi. (Nto)