TPDI Dukung DPR Gunakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) mendukung langkah DPR RI menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tidak hanya mengusut dugaan kecurangan pemilu, namun mereka juga berharap berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, jika impeachment (pemakzulan) ini tidak berjalan, masyarakat bisa menggunakan kedaulatan sebagaimana Mei 1998 saat meminta Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden. “Diharapkan dalam hak angket nanti bisa berlanjut ke impeachment,” kata koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

TPDI menilai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahap awal dan akhir pencoblosan sudah semestinya diselesaikan melalui hak angket DPR. Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni manipulasi hasil pencoblosan yang merupakan para pemilih.

Kecurangan pemilu merugikan masyarakat, tapi para pemilih tidak punya kewenangan untuk mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konteks pemilu, hanya tiga kelompok yang boleh mengajukan sengketa ke MK, yakni partai politik, calon perseorangan DPD, dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

“Kalau suara saya dimanipulasi harus dibawa ke mana, tidak ada lembaga yang menjamin,” tutur Petrus.

Secara kebetulan, kata dia, wakil rakyat di DPR memiliki hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pedapat. Maka itu, DPR bisa mengusut dugaan kecurangan pemilu melalui hak angket. “Kami mendukung karena ini konstitusional,” katanya. (AZR)

Tinggalkan Komentar