Kementerian UMKM Dukung Transformasi Pasar Senen Jadi Pusat Produk Lokal

Indonesiainside.id – Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang thrifting, termasuk di Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang selama ini menjadi tumpuan nafkah bagi banyak keluarga dan pelaku UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Temmy Satya Permana mendorong rebranding Pasar Senen menjadi pusat produk lokal. Ia juga mengimbau para pedagang thrifting untuk bertransformasi dengan memperdagangkan produk dalam negeri yang berkualitas.

“Mereka pada dasarnya adalah pengusaha UMKM yang perlu kita bina dan berdayakan. Mereka tidak anti-lokal dan justru siap bekerja sama dengan brand lokal berkualitas,” ujar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/11).

Mengutip data GRPB, Temmy menyebut terdapat sekitar 984 ribu pedagang thrifting di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar bila ekosistemnya ditata secara tertib dan diarahkan untuk memperkuat produk lokal serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami tetap mendukung penertiban terhadap impor ilegal, terutama pakaian bekas. Namun kita juga harus mampu menghadirkan solusi agar para pedagang dapat tetap berusaha secara tertib dan berdaya,” tambahnya.

Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mengawal transformasi Pasar Senen menjadi pusat produk lokal melalui kemitraan yang adil, pembinaan kapasitas usaha, peningkatan kurasi produk, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran. Pendekatan ini menempatkan perlindungan konsumen, pemberantasan impor ilegal, dan pemberdayaan UMKM sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling mendukung.

Dengan langkah transformatif dan kolaboratif ini, Pasar Senen diharapkan menjadi etalase kebanggaan produk Indonesia yang tertib, sehat, kompetitif, dan menyejahterakan.

Pada kesempatan yang sama, aktivis usaha thrifting dari GRPB, Oscar Pendong, menegaskan komitmen pedagang untuk berkolaborasi dengan produsen lokal.

“Kami siap bekerja sama dengan produk lokal. Faktanya, banyak pedagang thrifting juga menjual produk dalam negeri yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat,” kata Oscar.

Oscar menambahkan, para pedagang berharap pemerintah tidak serta-merta menutup seluruh praktik penjualan pakaian layak pakai tanpa peta jalan yang jelas. Jika pembatasan lebih ketat memang diperlukan, ia meminta agar diterapkan secara bertahap sehingga pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.

Ia juga mendorong adanya pengaturan yang jelas dan transparan terkait aktivitas thrifting, termasuk kewajiban pajak agar pedagang dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Oscar mencontohkan, dari satu kontainer pakaian impor yang diatur sesuai ketentuan sah, terdapat potensi penerimaan hingga ratusan juta rupiah di tingkat bisnis.

“Aturan yang pasti, termasuk pungutan pajak yang proporsional, akan memberi manfaat bagi negara sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang. Kami berharap pemerintah memberi kesempatan melalui skema pembatasan yang terukur dan aturan main yang jelas,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar