Prabowo Apresiasi Pemecatan dan Pencabutan Tunjangan Anggota DPR

Indonesiainside.id — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana untuk membahas gejolak sosial yang belakangan meningkat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan langsung dari para ketum parpol mengenai langkah-langkah disiplin terhadap anggota DPR.

“Dalam rangka menyikapi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Prabowo di Istana, Minggu (31/8/2025).

Menurut Prabowo, para pimpinan DPR RI juga telah menyampaikan komitmen untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan publik.

“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” jelasnya.

Langkah tegas juga diambil oleh ketua-ketua umum partai, termasuk pencabutan keanggotaan DPR bagi kader yang dinilai menyalahi garis partai. Selain itu, para pimpinan DPR meminta fraksi-fraksi di parlemen untuk mengingatkan anggotanya agar lebih peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa penyampaian aspirasi publik harus dilakukan secara damai. Ia menolak keras tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum, membakar gedung, bahkan mengancam keselamatan jiwa dan merusak rumah pribadi maupun kantor publik.

“Hal itu merupakan pelanggaran hukum, dan negara wajib hadir melindungi rakyat. Aparat harus menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat juga harus tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam masyarakat luas,” tegasnya.

Pertemuan di Istana ini dihadiri seluruh pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menyelamatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang belakangan tergerus akibat gejolak sosial dan sorotan keras terhadap DPR.

Tinggalkan Komentar