Indonesiainside.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi) mengungkapkan kesiapan untuk menghadapi potensi tuntutan hukum yang muncul akibat penutupan situs web dan aplikasi terkait judi online. Menkodigi Meutya Hafid menegaskan bahwa meskipun langkah ini mungkin menghadapi tantangan hukum, pihaknya tetap akan melanjutkan upaya pemberantasan perjudian online.
“Dalam menutup situs atau aplikasi, kami menyadari ada kemungkinan tuntutan balik. Namun, jika itu merupakan aduan dari masyarakat, kami akan tutup. Kami siap menghadapi segala gugatan yang ada,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, dikutip Jumat (22/11).
Meutya menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital akan selalu menjelaskan alasan dibalik penutupan situs yang terkait dengan judi online, dengan mengutamakan kepentingan publik. Kementerian juga terus memperkuat patroli siber, menggunakan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi dan memblokir situs yang terindikasi memuat konten perjudian daring.
Sejak 2017, Kemenkominfo telah memutus akses terhadap lebih dari 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir pada tahun 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik perjudian online yang semakin marak.
Selain itu, kementerian juga fokus pada peningkatan literasi digital masyarakat. Pada tahun 2024, Kemenkominfo mengadakan pelatihan yang diikuti oleh 165 ribu peserta di 27 provinsi, bertujuan agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan teknologi digital dan menghindari potensi bahaya dari konten ilegal.
Meski upaya pemberantasan perjudian daring ini dapat berpotensi menimbulkan gugatan hukum, Meutya menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghalangi komitmen pemerintah. “Kami tetap akan menjalankan kebijakan ini karena sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman,” tambahnya.
Menteri Komunikasi dan Digital juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian daring. Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup situs, memblokir rekening terkait, dan menegakkan hukum, namun upaya tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat.
“Langkah paling sulit adalah menghilangkan permintaan terhadap aktivitas ilegal ini. Mari kita bersama-sama mengingatkan keluarga dan tetangga untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian daring,” ajak Meutya.