Indonesiainside.id – Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, menyampaikan kekecewaannya terhadap tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016.
“Saya terheran-heran dan kecewa karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100 persen dari fakta-fakta persidangan,” kata Tom Lembong setelah mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat.
Ia menyatakan bahwa dokumen tuntutan tersebut terlihat seperti salinan langsung dari surat dakwaan. Menurut Tom, jaksa tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam lebih dari 20 kali persidangan.
“Saya masih sedikit seperti, kalau bahasa Inggrisnya surreal, apakah ini dunia khayalan, dunia imajinasi, atau apakah ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia?” tuturnya.
Selama persidangan yang berlangsung sekitar dua jam, ia mencoba mencari indikasi bahwa tuntutan telah disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Namun, menurutnya, tak satu pun penyesuaian ditemukan.
“Tapi, satu pun saya tidak temukan penyesuaian dalam surat tuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi, saya agak heran saja apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung?” ucapnya.
Tom Lembong juga menegaskan bahwa sejak awal proses hukum, dirinya selalu bersikap terbuka dan kooperatif. Ia mengaku hadir tepat waktu dan bersedia diperiksa meski hingga larut malam.
“Jadi, saya menunggu penilaian masyarakat atas peristiwa yang baru saja kita saksikan dalam persidangan saya hari ini,” katanya.
Sebelumnya, jaksa menuntut agar Tom dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun serta dikenai denda sebesar Rp750 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan selama enam bulan.
Jaksa menyebut bahwa Tom Lembong telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain, termasuk Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.
Jaksa pun menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, Tom didakwa menyebabkan kerugian negara hingga Rp578,1 miliar. Kerugian itu antara lain muncul akibat penerbitan surat persetujuan impor gula kristal mentah pada 2015–2016 kepada sepuluh perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. (Ant)