Indonesiainside.id – Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengaku kaget soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, keputusan tersebut bisa mengubah peta politik di Pilkada 2024.
“Bisa mengubah peta pilkada di sejumlah daerah,” kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/8/2024).
Daniel pun mengaku bahwa partainya masih mempelajari konsekueni dari keputusan tersebut terhadap dinamika politik yang akan terjadi ke depannya.
“Masih dipelajari konsekuensinya seperti apa,” ujar dia.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.
“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.
Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal.