Indonesiainside.id – Meskipun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah diundangkan, insiden kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tetap tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian akibat KDRT pada 2023 mencapai 5.174 kasus, mengalami peningkatan 4,06% dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan 4.972 kasus.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya kerjasama yang kuat dari seluruh pihak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. “Pemerintah, bersama dengan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, harus berkomitmen memerangi KDRT agar tercipta lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan,” ujar Puan dalam pernyataannya, Kamis (15/8).
Puan, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan, menggarisbawahi pentingnya sistem yang efektif dalam menangani kasus KDRT. Ia menyoroti fakta bahwa banyak orang enggan terlibat, meskipun mengetahui atau menyaksikan kekerasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa KDRT adalah urusan pribadi.
“KDRT menjadi masalah yang sulit diatasi karena dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial. Pelaku sering merasa bebas bertindak tanpa khawatir akan konsekuensi hukum, karena dianggap sebagai masalah rumah tangga. Padahal, KDRT adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman yang cukup besar. Norma hukum harus menjadi yang utama diperhatikan,” jelasnya.
Salah satu kasus KDRT yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah yang menimpa Cut Intan Nabila. Puan menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh korban bisa menjadi katalisator untuk perubahan sistemik, meskipun masih belum cukup kuat untuk mengubah norma dan stigma yang sudah tertanam dalam masyarakat.
“Kita membutuhkan gerakan berani untuk memberantas KDRT ini. Stigma dan reaksi negatif dari lingkungan menjadi ancaman bagi korban yang ingin berbicara, dan ini tidak boleh terjadi,” tegas Puan.