Indonesiainside.id, Bogor – Setelah wacana pemulangan WNI mantan anggota ISIS menuai polemik selama 10 hari terakhir, pemerintah akhirnya memberikan kepastian soal isu tersebut.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri ke Tanah Air, termasuk jaringan ISIS.
Mahfud menuturkan, keputusan itu diambil dengan dalih pemerintah ingin memberikan rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman terorisme. Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang menjadi teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF).
“Karena kalau teroris FTF ini pulang, itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman,” ujar Mahfud seusai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
Dia mengatakan, 689 teroris lintas batas asal Indonesia itu berada di sejumlah negara. Pemerintah masih mendata latar belakang dan peran mereka. Para teroris itu di antaranya tersebar di Suriah, Turki, dan Afghanistan.
“Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS,” tuturnya.
Kendati demikian, menurut Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk dalam kelompok teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan mereka. “Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak,” ujar dia.
Wacana pemulangan WNI mantan pengikut ISIS mencuat pertama kali dari pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi, awal bulan ini. Dia menyebut BNPT bakal memulangkan 600 WNI eks pengikut ISIS dari Timur Tengah. Dia juga mengungkapkan bahwa 600 orang itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia.
“Sekarang, mereka telantar di sana, dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (1/2). (AIJ/Ant)