Vonis Padeli Jadi Momentum Pemulihan Nama Baik Mantan Pimpinan BAZNAS Enrekang

Indonesiainside.id – Kuasa hukum enam mantan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, Hasri Jeck, menilai putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Padeli, menjadi momentum penting untuk memulihkan nama baik para kliennya yang sebelumnya telah dinyatakan bebas dalam perkara dugaan korupsi dana zakat.

Padeli dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp930 juta dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan kasus BAZNAS Enrekang. Putusan itu menambah babak baru dalam rangkaian perkara yang sejak awal menjadi perhatian publik.

Hasri Jeck mengatakan, perjalanan hukum yang dialami enam mantan pimpinan BAZNAS Enrekang menjadi pelajaran penting bahwa proses penegakan hukum harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan profesionalisme.

“Klien kami pernah menghadapi proses pidana yang berat, namun pada akhirnya pengadilan menyatakan mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Putusan itu sekaligus memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat mereka di hadapan hukum,” ujar Hasri Jeck.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis bebas kepada enam mantan pimpinan BAZNAS Enrekang setelah menyatakan unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak para terdakwa.

Kasus BAZNAS Enrekang sempat menjadi sorotan nasional karena menyeret enam pimpinan lembaga zakat ke meja hijau atas dugaan korupsi pengelolaan dana ZIS periode 2021–2024. Namun dalam persidangan, berbagai saksi penerima manfaat menerangkan bahwa program-program BAZNAS benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fakta-fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

Di sisi lain, perkara yang menjerat Padeli berawal dari dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus BAZNAS Enrekang. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan relasi kekuasaan untuk menekan pihak yang sedang berperkara.

Menurut Hasri Jeck, putusan terhadap Padeli menjadi pengingat bahwa setiap aparat penegak hukum juga tunduk pada hukum.

“Kewenangan yang diberikan negara harus digunakan semata-mata untuk menegakkan keadilan, bukan untuk disalahgunakan. Penegakan hukum harus berlandaskan bukti, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara,” katanya.

Ia berharap putusan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh aparat penegak hukum agar semakin profesional, independen, dan berhati-hati dalam menangani suatu perkara.

“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dijaga apabila hukum ditegakkan secara jujur, adil, dan tanpa penyalahgunaan kewenangan. Bagi klien kami, putusan ini juga menjadi momentum penting untuk memulihkan nama baik dan kehormatan mereka di tengah masyarakat setelah sebelumnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan,” tutup Hasri Jeck. ::

Tinggalkan Komentar