Indonesiainside.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif wacana peningkatan status Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Kehadiran lembaga baru ini dinilai dapat mengoptimalkan peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“MUI siap bekerja sama, mendukung, dan memberikan suport untuk sukses penyelenggaraan haji dengan optimal melalui fatwa-fatwa keagamaan terkait ibadah haji,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Senin (25/8).
Asrorun menegaskan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjamin umat Islam yang wajib haji dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, sesuai syarat dan rukun, serta terlayani dengan sarana dan prasarana memadai.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan MUI, khususnya dalam penyelenggaraan manasik haji. “Kementerian haji menyelenggarakan pelayanan haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji yang menjadi pedoman bagi kementerian,” ucapnya.
Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU) ini juga mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), terutama dalam pembinaan jamaah pasca-pelaksanaan haji serta transformasi kelembagaan dan ketenagakerjaan.
“Walau bagaimanapun, Kementerian Agama sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting untuk koordinasi kelembagaan,” kata Asrorun.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan BP Haji akan ditingkatkan statusnya menjadi kementerian setelah Rancangan Undang-Undang tentang Haji dan Umrah disetujui. Komisi VIII DPR bersama seluruh fraksi partai politik telah menyepakati perubahan tersebut sebagai persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.