Indonesiainside.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) dugaan korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut keberadaan Silmy Karim terakhir terdeteksi berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. KPK meminta yang bersangkutan bersikap kooperatif dan segera memenuhi panggilan penyidik untuk membantu proses penanganan perkara.
Kasus ini menjadi salah satu operasi terbesar KPK di sektor keimigrasian sepanjang 2026, dengan dugaan praktik suap dan jual beli layanan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).
Kronologi OTT KPK di Imigrasi Jakarta Barat
OTT bermula dari operasi senyap KPK sejak Selasa malam (2/6) hingga Rabu dini hari di sejumlah lokasi di Jakarta Barat dan beberapa daerah lain.
Berikut kronologinya:
- Selasa malam (2/6/2026)
Tim penindakan KPK bergerak setelah memperoleh informasi dugaan transaksi suap terkait pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. - Rabu dini hari (3/6/2026)
Penyidik mengamankan belasan orang dalam operasi tersebut, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. - Penyitaan barang bukti
Dalam OTT, KPK menyita:- uang tunai dalam rupiah dan valuta asing,
- dolar Amerika Serikat,
- dolar Singapura,
- logam mulia,
- serta sejumlah kendaraan yang diduga berkaitan dengan aliran dana perkara.
- Pengembangan ke sejumlah wilayah
KPK mengungkap tim masih bergerak melakukan pengembangan di Jakarta, Jawa Barat, hingga Bali untuk menelusuri jaringan dan aliran uang dalam perkara tersebut. - Pencarian terhadap Silmy Karim
Pada Rabu petang, KPK menyatakan masih mencari keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim untuk dimintai keterangan terkait rangkaian OTT tersebut.
Seiring pengembangan perkara, penyidik KPK diduga melakukan penggeledahan terhadap sejumlah ruangan dan kantor yang berkaitan dengan pelayanan izin tinggal asing.
Fokus penggeledahan disebut berkaitan dengan:
- dokumen penerbitan KITAS dan KITAP,
- rekam transaksi pelayanan keimigrasian,
- komunikasi internal pejabat imigrasi,
- serta dugaan aliran dana dari agen pengurusan tenaga kerja asing (TKA) dan sponsor WNA.
Hingga Rabu malam, KPK belum merinci seluruh lokasi penggeledahan maupun jumlah barang bukti dokumen dan elektronik yang diamankan. Namun penyidik disebut tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam rantai pelayanan izin tinggal asing.
Akar Kasus: Dugaan Mafia Izin Tinggal WNA
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap perkara ini berkaitan dengan dugaan pengurusan:
- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),
- dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Dugaan sementara mengarah pada praktik:
- percepatan izin tinggal,
- manipulasi persyaratan administrasi,
- pungutan liar,
- hingga jual beli kuota dan rekomendasi izin tinggal untuk tenaga kerja asing maupun WNA tertentu.
Informasi yang berkembang juga menyebut kasus ini berkaitan dengan pengurusan TKA dan sponsor perusahaan asing.
Pengamat antikorupsi menilai sektor keimigrasian selama ini rawan praktik suap karena:
- tingginya permintaan layanan izin tinggal,
- lemahnya pengawasan internal,
- adanya perantara atau “broker”,
- serta besarnya nilai ekonomi dari penerbitan dokumen keimigrasian bagi pekerja dan investor asing.
Operasi di Imigrasi Jakarta Barat merupakan OTT ke-11 KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK juga melakukan sejumlah OTT besar di sektor:
- perpajakan,
- bea cukai,
- pemerintahan daerah,
- hingga lembaga peradilan.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan tersangka secara resmi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan menghormati proses hukum dan mengaku siap bekerja sama dengan KPK dalam membongkar dugaan korupsi di internal lembaga tersebut.