Indonesiainside.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Sosial untuk tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat pada hari pertama penerapan sistem kerja fleksibel atau work from home (WFH).
Ia menegaskan, kebijakan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja aparatur sipil negara yang lebih efisien, adaptif, dan produktif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Meskipun bekerja dari rumah, seluruh pegawai tetap harus disiplin dalam menjalankan tugas, termasuk memenuhi kewajiban absensi dan pelaporan kinerja harian,” kata dia, Jumat (10/4).
Selain itu, pegawai diminta tetap siaga atau on call serta tidak menyalahgunakan kebijakan WFH, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
Menurutnya, integritas menjadi kunci utama dalam penerapan pola kerja baru, termasuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan waktu kerja.
Penerapan WFH di lingkungan Kementerian Sosial juga menjadi bagian dari upaya efisiensi, sejalan dengan penghematan penggunaan kendaraan dinas, dorongan penggunaan transportasi umum, serta pemanfaatan kendaraan listrik.
Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, sejumlah unit layanan publik tetap beroperasi, seperti Command Center, Sekolah Rakyat, Politeknik Kesejahteraan Sosial, serta balai dan sentra pelayanan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam penerapan sistem kerja fleksibel.
“Maka itu, saya tidak ingin lagi ada pemberhentian, saya tidak ingin ada yang tunjangannya ditunda, ada yang pangkatnya diturunkan, atau juga yang mendapatkan peringatan tertulis pertama maupun kedua. Saya ingin semuanya bekerja dengan baik, tidak ada yang melanggar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sentra Meohai Kendari Muhamad Gunawan memastikan layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan normal.
“Dalam hal ini kami tetap berkomitmen seluruh pegawai yang ada di Sentra Meohai tetap melaksanakan untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat terutama rehabilitasi sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, layanan rehabilitasi sosial tetap menjangkau wilayah kerja yang luas, mencakup 24 kabupaten dan kota.
“Kita memiliki 24 kabupaten dan kota sebagaimana telah di-SK-kan. Itu semua wilayah jangkauan kerja Sentra Meohai,” katanya.
Dengan penegasan disiplin dan pengawasan ketat, Kementerian Sosial memastikan transformasi pola kerja tidak mengganggu pelayanan publik, sekaligus mendorong kinerja ASN tetap optimal di tengah perubahan sistem kerja.