YLBHI: Defisit BPJS Kesehatan Tak Boleh Dibebankan ke Rakyat

Indonesiainside.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena menurut YLBH defisit BPJS Kesehatan tak boleh dibebankan ke rakyat. Sebelumnya, Joko Widodo menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan.

Ketua YLBHI bidang advokasi, M Isnur, menaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu melangkahi putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan iuran tersebut. Menurut dia, defisit BPJS Kesehatan tak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan. Sampai akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp13 triliun, ini pun setelah disuntik kembali Rp15 triliun.

“MA dalam pertimbangan Putusan No.7 P/HUM/2020 menegaskan kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminam sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisitnya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat,” ucap M Isnur kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/5).

M Isnur menjelaskan, kesalahan atau kecurangan itu juga diuraikan oleh MA dengan merujuk kepada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan. Di antaranya tidak ada kriteria terhadap warga miskin yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi, sehingga menyebabkan alokasi subsidi iuran menjadi tidak tepat saaaran.

Manajemen dan perhitungan BPJS Kesehatan tidak dilakukan dengan baik, sehingga tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta mereka memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlaku curang guna bisa menikmati subsidi iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, MA juga menyatakan banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data, terkait dengan kategori rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hal itu, M Isnur menyebut YLBHI mendesak pemerintah membatalkan kenaikan dan menghentikan ancaman denda dari BPJS, dan merombak total pengelolaan BPJS yang telah diketahui terdapat salah pengelolaan.

“Mendesak pemerintah agar dan konsekuen terhadap perintah UUD 1945 yang menegaskan bahwa jaminan sosial dan pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi,” ucap M Isnur. (PS)

Tinggalkan Komentar