Indonesiainside.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Kewajiban sebagai bagian dari proses likuidasi antara Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kemenag dan BPJPH.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa proses likuidasi ini dilakukan seiring perubahan status kelembagaan BPJPH menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di bawah Kabinet Merah Putih.
Transformasi tersebut, menurut Haikal, membawa dampak signifikan terutama dalam hal pengelolaan akuntansi, aset, dan pertanggungjawaban keuangan.
“Ini bukan sekadar penyerahan administratif, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” ujar Haikal.
Ia menambahkan, perubahan kelembagaan ini juga menjadi momentum penting bagi BPJPH untuk membenahi sistem keuangan, mempertegas kepemilikan dan pengelolaan aset, serta membangun sistem akuntansi berbasis badan layanan umum (BLU) secara komprehensif dan mandiri.
“Kita akan bersama-sama berusaha untuk menciptakan industri halal dari Aceh sampai Papua. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan sistem internal sebagai motor utama dalam mendorong ekosistem halal nasional yang inklusif dan kompetitif secara global,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa proses serah terima ini tidak menandai berakhirnya kerja sama antara BPJPH dan Kemenag. Sebaliknya, kolaborasi antara kedua institusi akan terus diperkuat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak Kemenag akan terus memberikan dukungan penuh terhadap BPJPH.
Pelaksanaan likuidasi ini sendiri telah melalui berbagai tahapan koordinasi lintas unit kerja dari Kemenag dan BPJPH, serta mendapat pendampingan dari Kementerian Keuangan.
Adapun serah terima meliputi tiga aspek utama. Pertama, aset yang selama ini tercatat atas nama satuan kerja BPJPH namun masih berada dalam sistem akuntansi UAPA Kemenag. Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas operasional serta pelaksanaan anggaran sebelum masa transisi. Dan ketiga, saldo kas, piutang, dan utang yang perlu disesuaikan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.