Indonesiainside.id, Jakarta – Teka-teki formasi menteri ekonomi mulai terkuak. Sri Mulyani dipilih untuk tetap melanjutkan jabatan menteri keuangan atau bendahara negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memiliki prestasi yang mendunia seperti penghargaan menteri terbaik dunia pada World Government Summit di Dubai, Februari 2018, tapi dinilai masih ‘kedodoran’ dalam mengelola lonjakan utang negara.
Sri Mulyani telah menegaskan bahwa dirinya diminta oleh Kepala Negara untuk melanjutkan amanah sebagai bendahara negara. “Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi Menteri Keuangan, dan menggunakan kebijakan fiskal untuk mendukung menteri-menteri terkait untuk memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar dia di Jakarta, Selasa (22/10) pagi.
Nama Sri Mulyani memang kerap menjadi sosok favorit dari para pelaku ekonomi untuk mengisi jajaran kabinet. Nama Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, sebelumnya santer diwacanakan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Darmin Nasution. Namun tampaknya, Presiden lebih mempercayai pos strategis sebagai pembantu langsung Presiden dalam menentukan kebijakan fiskal dan bendahara negara untuk diisi oleh Ani.
Ani mengatakan Presiden memintanya untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong kapasitas bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di tataran makro ekonomi, Ani diminta memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan agar mampu menarik investasi.
Sekilas profil tentang calon bendahara negara jilid II ini, Sri Mulyani lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Dia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, dan memperoleh Master of Science of Policy Economic serta gelar Ph.D of Economic dari University of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat.
Sri Mulyani bukan orang baru di pemerintahan. Namanya juga sudah malang melintang di kancah ekonomi global sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dia pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini, integritasnya sebagai birokrat diuji. Di awal kepemimpinannya, dia memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak.
Sri Mulyani diamanatkan tugas untuk mereformasi perpajakan di Indonesia. Suatu tugas berat yang selalu menemui jalan. pada 2006, hanya berselang satu tahun menjabat, Sri Mulyani langsung mendapat gelar Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney.
Namun kiprahnya sebagai Menkeu saat itu terhenti pada 2010. Dia melanjutkan karirnya sebagai salah salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Pengunduran dirinya saat itu sempat menimbulkan gejolak di pasar keuangan, dengan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama beberapa hari setelah kepergiannya. Bertolaknya Ani ke Bank Dunia banyak diduga akibat desakan sejumlah pihak yang kurang menyukai tindak tanduknya dalam mereformasi ekonomi. Dirinya dikenal keras kepala dan tanpa kompromi jika menyangkut integritas.
Sri Mulyani akhirnya kembali ke Indonesia. Dia dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016. Dia diminta kembali berbakti ke negara saat tekanan ekonomi global kian tinggi karena rezim pengetatan kebijakan moneter global yang memicu arus modal keluar dari negara negara berkembang termasuk Indonesia.
Setelah menjabat kembali sebagai Menkeu, Ibu dari tiga anak ini menyusun instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih hati-hati dan kredibel, namun tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dunia menyaksikan pengelolaan APBN yang hati-hati membuat defisit fiskal terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di 2019, pelebaran defisit APBN memang masih menjadi bayang-bayang karena beban penerimaan pajak yang diperkirakan jauh dari target. Perlu diakui pula, pertumbuhan ekonomi belum optimal pada kurun 2014-2019, atau malah cenderung stagnan di kisaran 5,1 persen.
Namun, pada 2018, defisit APBN ditekan hingga 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,57 persen pada 2017. Begitu juga di 2016 defisit APBN dikelola hati-hati dan menurun ke 2,46 persen PDB dari 2,58 persen PDB di 2015.
Komposisi belanja dalam APBN juga mengalami banyak relokasi dengan prioritas belanja Sumber Daya Manusia dan sektor-sektor belanja modal seperti belanja infrastruktur.
Faktor perbaikan kulitas instrumen fiskal ini menjadi salah satu alasan Lembaga Pemeringkat Internasional Standar and Poor’s (S&P) mengganjar Indonesia dengan peringkat layak investasi (investment grade) BBB.
Pada 2018, Ani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia pada gelaran World Government Summit di Uni Arab Emirates.
Catatan Kelola Utang
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi catatan tentang kinerja Sri Mulyani menjadi bendahara negara. “Ada memang menteri ekonomi yang profesional dan tidak bisa ditekan parpol serta layak dipertahankan. Tapi ada catatan soal Bu Sri Mulyani terkait lonjakan utang selama beliau menjabat menkeu. Utang yang naik signifikan belum berhasil dongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujar Bhima saat dikonfirmasi indonesiainside.id, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 tercatat sebesar 393,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.564 triliun (kurs Rp 14.140/US$). Angka tersebut tumbuh 8,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan utang itu terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN serta kecenderung investor asing yang melepas surat berharga negara (SBN).
Utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 5.564 triliun itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 196,3 miliar dolar AS, serta utang swasta, termasuk BUMN sebesar 197,2 miliar dolar AS.
Sementara itu, Peneliti Indef Nailul Huda menilai kinerja Sri Mulyani sebagai menkeu dalam Kabiner Kerja jilid I cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurut dia, nilainya cukup baik karena mampu mengelola defisit keuangan negara. “Menteri Keuangan nilainya 6,5 (dari skala 1 sampai 10). Alasannya, bisa menjaga defisit keuangan sesuai ambang batas Undang-undang. Namun utang menjadi tidak terkendali dan banyak kebijakan yang pro impor seperti kebijakan PLB,” jelasnya. (*/Dry)