Jika Jalan Berbayar Diterapkan, Ganjil-Genap Ditiadakan

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa wilayah ibu kota. Setelah jalan berbayar diimplementasikan, maka aturan ganjil-genap bakal ditiadakan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan hal tersebut. “Otomatis kalau sudah ada ERP, ganjil-genap hilang,” ujarnya, Selasa (19/11).

Ia menuturkan, guna menyukseskan penerapan jalan berbayar tersebut, Dishub DKI tengah merumuskan peraturan daerah (Perda). Diharapkan, tahun depan sudah tersampaikan dengan baik.

“Tentu akan ada perda terkait dengan itu (jalan berbayar). Sehingga, tahun depan kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan,” tuturnya.

Syafrin menyatakan bahwa seluruh ruas jalan protokol di Jakarta sudah layak diterapkan jalanan berbayar. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2012 yang ditinjau dari empat aspek, yakni kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, dan lingkungan.

“Kalau dari kecepatan di bawah 30 kilometer per jam (target penerapan ERP). Sekarang setelah ganjil-genap, hasil evaluasi 31 kilometer per jam sedikit naik dari 25 kilometer per jam,” paparnya.

Saat ini, untuk proses pembayaran sistem tersebut, tengah dikaji. Syafrin belum memastikan apakah nantinya penagihan itu akan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kemudian, lanjut Syafrin, Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek jalan berbayar tahun ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum dari Kejaksaan Agung.

“Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia. (PS)

Tinggalkan Komentar