Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid, membenarkan aturan dalam draf RUU Ketahanan Keluarga yang mewajibkan pelaku homoseksual dan lesbian (LGBT) melapor ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Ia mengatakan, penyimpangan seksual tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.
“Ini yang menjadi diskusi kita. Apakah homoseksual privat atau tidak. Ketika masif, mengganggu bangsa tidak? Mengganggu umat manusia tidak? Inilah yang kita ajak melihat secara lebih objektif. Dengan pendekatan normatif, apakah bertentangan dengan pancasila?” tutur Sodik yang juga sebagai pengusul RUU itu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).
Sodik menjelaskan, kondisi negara Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat yang menilai LGBT sebagai urusan pribadi. Di Indonesia, penyimpangan seksual itu bertentangan dengan ideologi bangsa.
“Mohon maaf saya kira pancasila berbeda mana ukuran-ukuran privasi dan bangsa. Mungkin di negara barat dianggap urusan pribadi. Tapi ketika masuk pancasila tidak pribadi lagi,” tutur dia.
Tak hanya itu, Sodik juga menilai LGBT berpotensi menggangu kehidupan umat manusia. Sebab, jika penyimpangan itu dilegalkan maka akan merusak keturunan dan akan berdampak pada peradaban manusia.
“Coba kita lihat lebih mendasar. Contoh homoseksual, apakah itu tidak menggangu masa depan umat manusia dalam basis keluarga,” ucap dia.
Dia menegaskan, latar belakang usulan RUU tersebut adalah untuk melindungi keluarga Indonesia. Semua etika, moral, perilaku dimulai dari keluarga.
“Kita harus menguatkan keluarga. Menguatkan mutu keluarga berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal-hal semacam itu (LGBT),” ujar Sodik.
Merujuk Pasal 85 hingga Pasal 89 dalam RUU Ketahanan Keluarga, keluarga atau individu homoseksual dan lesbian (LGBT) wajib melapor. Pasal 85 mengatur tentang penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual.
“Homoseks (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial di mana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama,” begitu bunyi pasal itu.
Kemudian, Pasal 86-87, pelaku diwajibkan melaporkan diri ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Pasal 88-89, diatur tentang lembaga rehabilitasi yang menangani krisis keluarga dan ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor.
Anggota DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, yang menjadi salah satu pengusul RUU itu mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Bagi dia, keluarga adalah batu bara atau bahan bakar untuk mewujudkan peradaban Indonesia.
“Namun, di antara kesadaran itu kita juga melihat, tidak semua keluarga Indonesia ini ada pada profil sejahtera, pada situasi yang ideal,” kata Netty.(EP)