Indonesiainside.id, Jakarta – Aktivitas penambangan pasir dan batu (sirtu) liar di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Laporan itu disampaikan lewat surat oleh Lembaga Bantuan Hukum Ansor Jawa Timur.
LBH Ansor mengadvokasi masyarakat dari ancaman penambangan liar tersebut yang membahayakan manusia dan merusak lingkungan. Tak hanya itu, warga juga diintimidasi agar pindah dan akses jalan mereka semakin sulit akibat ceruk penambangan yang menganga.
Dari salinan surat LBH Ansor bernomor 001/LBH Ansor Jatim/02/11/2020 kepada Presiden Jokowi, warga meminta pemerintah menutup dan menghentikan aktivitas penambangan liar di lokasi Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan.
Penambangan liar di Pasuruan. Foto: Istimewa
LBH Ansor dan warga juga meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan kepada instansi terkait Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, gubernur, bupati dan Polri untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran baik secara administratif dan pidana atas aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Pada poin ketiga, LBH Ansor meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan kepada Mabes TNI mengusut tunats dugaan keterlibatan oknum personel yang mem-backup aktivitas penambangna ilegal tersebut.
Surat tersebut dikirim kepada Presiden atas nama LBH Ansor atas nama masyarakat yang diwakili para advokat. Mereka adalah Otman Ralibi, Jafar Shodiq, M Rutabuzzaman, Abdi Noorman, dan Abdul Kadir.
Penambangan liar di Pasuruan. Foto: Istimewa
Mereka mengungkap fakta yang memprihatinkan di Desa Bulusari terkait aktivitas penambangan liar tidak berizin yang diperkirakan berlangsung sejak 2016. Penambangan liar itu diduga dilakukan korporasi yang di-back up oknum aparat keamanan.
Aktivitas itu juga melibatkan Kepala Desa Bulusari, namun sekarang menghadapi proses hukum di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi/Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya.
“Masyarakat telah berupaya melakukan penolakan, protes tetapi aktivitas penambangan tersebut terus berlangsung. Masyarakat justru mendapatkan intimidasi dari oknum aparat yang mem-back up penambangan liar tersebut,” demikian isi laporan LBH Ansor tersebut yang diterima Indonesiainside.id, Jumat (21/2).
Penambangan liar di Pasuruan. Foto: Istimewa
Dilaporkan juga, pelaku penambang liar tersebut berupaya menekan warga untuk direlokasi dari permukiman yang telah mereka tempati turun temurun. Setidaknya, terdapat 34 kepala keluarga di area Bukit Mariyam terancam eksistensinya.
Surat LBH Ansor ditembuskan juga ke Ketua DPR RI Cq Ketua Komisi VII dan Ketua Komisi III, Kementerian Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung RI. (Aza)