Oalah…KIS yang Diklaim Jokowi Ternyata Terobosan SBY

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diklaim Presiden Jokowi Widodo sebagai program andalan ternyata terobosan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lahir di Era SBY yang termaktub dalam UU NO.24/2011 dan di implementasikan pada 1 Januari 2014.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam laman resminya saat mengomentari pemaparan ‘Kartu Tak Sakti’ program Cawapres 01, KH Ma’ruf Amin, dan Kartu Pamungkas e-KTP Cawapres 02, Sandiaga Uno, di hotel Sultan, Jakarta, Ahad lalu.

“Inti dari yang disampaikan Kiai Ma’ruf meneruskan program Jokowi –JK, lalu secara normatif berkomitmen melakukan perbaikan. Sedangkan Sandi banyak menyampaikan terobosan-terobosan kebijakan, cukup detail sekali. Nampak sekali mana gagasan yang konservatif mana yang progresif,” katanya di Jakarta, Selasa (19/3).

KH Ma’ruf Amin, katanya, masih memakai senjata lama yang telah dipakai oleh Jokowi Widodo dalam debat Capres 5 tahun silam. Berbeda halnya dengan Sandiaga yang menekankan pada komitmen target 200 hari akan menyelesaikan masalah kesejahteraan.

“Saya ambil contoh saja sebut ‘Kartu Tak Sakti’ masalah BPJS. BPJS lahir di Era SBY (UU N0.24/2011), diimplementasikan 1 Januari 2014 (akhir pemerintahan SBY). Dalam kampanye, oleh Jokowi kartu BPJS saat itu diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seolah program baru. Jadilah seolah-olah KIS itu program hebatnya Jokowi,” ungkapnya.

KIS kemudian menjadi kartu sakti Jokowi yang dibagi-bagikan pada saat kampanye untuk mendobrak elektabilitas. “Padahal konsep dan implementasinya dilakukan pada masa Pak SBY, pemerintah baru hanya melanjutkan,” ujarnya.

Pengelolaan BPJS yang amburadul, kata Fahri, karena sejak awal pemerintahan program BPJS hanya sebagai alat pendobrak popularitas. “Maka pengelolaannya pun tampak tidak terlalu diperhatikan. Selama 4,5 tahun belakangan ini pengelolaan BPJS amburadul. Tiap tahun defisit, kualitas pelayanan semakin menurun. Jadilah ‘Kartu Tak Sakti’,” jelasnya.

Dia kemudian menyampaikan, dirinya seringkali mendapat keluhan dari lapangan. Menerima audiensi dari berbagai pemangku kepentingan. Fahri menyebut kerapkali keluhan itu datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Perhimpunan Rumas Sakit (Persi), Perhimpunan Perawat, Apoteker, dan profesi sejenisnya.

“KIS benar-benar menjadi ‘Kartu Indak Sakti’ (Kartu Tidak Sakti dalam Bahasa Minang) karena kampanye,” ucapnya.

Maka akar dari masalah ini hanya satu, tegasnya, komitmen pemerintah Jokowi terhadap pendanaan program ini terbukti rendah.(EPJ)

Tinggalkan Komentar