ICC: Amerika Halangi Proses Pengadilan Internasional

Indonesiainside.id, Washington DC – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengutuk babak baru sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap para pejabat yang menyelidiki potensi kejahatan perang AS. ICC mengatakan bahwa ancaman dan tindakan koersif Washington tidak dapat dibiarkan menghalangi aturan hukum.

“Serangan-serangan ini merupakan eskalasi dan upaya yang tidak dapat diterima untuk mengganggu aturan hukum dan proses pengadilan,” kata ICC dalam sebuah pernyataan, Kamis (11/6).

Pernyataan ICC dirilis setelah AS menjatuhkan hukuman pada sejumlah pejabat pengadilan yang menyelidiki tuduhan kejahatan perang. Sanksi AS yang baru, datang setelah ICC meluncurkan penyelidikan kejahatan perang terhadap personel militer Amerika.

Washington berulang kali mengecam penyelidikan itu, bahkan menangguhkan visa perjalanan bagi penyelidik ICC, Fatou Bensouda, dan mengancam pembalasan lebih lanjut jika pengadilan melanjutkan penyelidikannya. Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pejabat ICC yang terlibat dengan segala upaya untuk menyelidiki atau menuntut pejabat AS atas kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan Kamis (11/6), kantor pers Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Donald Trump juga mengizinkan perluasan pembatasan visa terhadap pejabat ICC yang terlibat, dan anggota keluarga mereka.AS berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi pada pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menyelidiki atau menuntut warga AS tanpa persetujuan Washington.

Pernyataan Gedung Putih menggambarkan tindakan pengadilan sebagai serangan terhadap hak-hak rakyat Amerika, dan ancaman untuk melanggar kedaulatan nasional AS.Gedung Putih menambahkan bahwa ICC didirikan untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang, tetapi dalam praktiknya, mereka menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak efektif.

Upaya ICC untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang oleh Israel terhadap Palestina juga menarik kemarahan dari pemerintahan Trump. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berpendapat bahwa Palestina tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat, dan bahwa pengadilan tidak dapat melakukan penyelidikan tidak sah terhadap Israel. Pompeo mengancam bahwa AS akan memberikan konsekuensi yang tepat jika pengadilan terus berupaya untuk menyelidiki dugaan kejahatan.

Dalam pernyataan Kamis (10/6), Gedung Putih mengatakan ICC sedang melakukan investigasi bermotivasi politik terhadap AS dan sekutunya, termasuk Israel. Tanpa menawarkan bukti, pernyataan itu mengatakan AS khawatir bahwa negara-negara musuh memanipulasi ICC dengan mendorong tuduhan terhadap personel Amerika.

Dilansir dari Russia Today, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ada korupsi dan perilaku salah di tingkat tertinggi ICC yang membuat integritasnya dipertanyakan. (NE)

Tinggalkan Komentar