Esensi Pendaftaran Merek dan Prosedurnya

Oleh: Heri Aryanto SH MH

Merek adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang semakin krusial peranannya dalam kelangsungan sebuah usaha.

Merek adalah penanda sekaligus reputasi suatu produk barang atau jasa
yang diperdagangkan. Dengan merek, maka masyarakat dapat menikmati suatu produk dengan kualitas yang diinginkan tanpa harus terkecoh dengan produk lain yang sejenis.

Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, merek semakin sering pula berhadapan pada masalah pelanggaran merek di antaranya pencurian, pemalsuan maupun peniruan. Kasus perebutan merek Geprek Bensu dan Cap Kaki Tiga adalah contoh kasus merek di Indonesia yang cukup menyita perhatian masyarakat.

Kedua kasus merek tersebut menjadi catatan penting betapa merek sebagai aset memerlukan perlindungan yang memadai. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) memberikan definisi mengenai merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut, merek dibedakan atas:

1. Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek Dilindungi melalui Pendaftaran (Registration)

Sebagaimana HKI lainnya, merek adalah hak ekslusif yang diberikan negara melalui proses pendaftaran atau permohonan yang diajukan oleh pemilik merek. Perlindungan terhadap merek hanya dapat diberikan apabila diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan RI. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Dalam pendaftaran merek berlaku asas first to file yaitu siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, ia yang berhak memiliki merek tersebut. Sementara, pendaftar setelahnya yang mendaftarkan merek yang sama akan terhalang untuk memperoleh hak atas merek tersebut.

Dengan mendaftarkan merek, maka si pemilik merek terdaftar diberikan hak ekslusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara elektronik (e-filling) oleh pemilik merek sendiri atau kuasanya, Konsultan Kekayaan Intelektual (konsultan merek) melalui laman https://merek.dgip.go.id, dengan memenuhi dan melampirkan
persyaratan:

1. Membayar biaya permohonan (PNBP
2. Label merek
3. Surat kuasa, jika diajukan melalui konsultan merek
4. Bukti prioritas, jika diajukan dengan hak prioritas
5. Identitas pemohon, baik perserorangan maupun badan usaha
6. Tandatangan digital pemohon.

Merek yang Dapat Didaftar

Merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang memiliki daya pembeda dengan merek lain yang sejenis dalam bentuk tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa:

a. Bentuk dua dimensi atau tiga dimensi;
– gambar;
– logo;
– nama;
– kata;
– huruf;
– angka;
– susunan warna;
b. suara;
c. hologram, atau
d. kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut;

Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, permohonan merek diajukan dengan menggunakan nama generik tersebut dengan menambahkan kata lain sepanjang ada  unsur pembeda.

Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

1. Merek tidak dapat didaftar jika:
a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang
asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau
merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis;
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi;
e. Tidak memiliki daya pembeda
f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

2. Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
d. Indikasi Geografis terdaftar.

3. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang
terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
c. merupakan tiruan atau rnenyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

4. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, yaitu tanggal permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (Aza)

* Advokat & Konsultan HKI SNH Law Office

Tinggalkan Komentar