Oleh: Andryanto S
Indonesiainside.id, Jakarta — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritisi kebijakan pemerintah yang cukup gencar menerbitkan surat utang karena hal itu dapat membuat beban bunga utang membengkak.
Apalagi, menurut ekonom INDEF Eko Listiyanto, tingkat bunga utang Indonesia tercatat sebesar delapan persen dengan tenor 10 tahun, cukup tinggi dibandingkan negara tetangga. Dia menyebutkan tingkat bunga surat utang Malaysia sebesar empat persen, Filipina sebesar 6,2 persen, Thailand sebesar 2,2 persen, dan Vietnam sebesar lima persen.
“Padahal peringkat investasi Indonesia masuk kategori ‘investment grade’, harusnya beban bunga surat utang bisa lebih rendah dari delapan persen,” katanya dalam diskusi dengan media bertajuk “Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” di Jakarta, kemarin.
Sementara peneliti INDEF, Mohammad Fadhil Hasan, mengingatkan agar pemerintah mewaspadai kepemilikan asing di surat utang pemerintah. “Kondisi itu dapat membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal. Asing bisa saja tiba-tiba keluar yang akhirnya mengancam keuangan negara,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, porsi kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara mencapai sekitar Rp965 triliun atau menggenggam 38 persen dari total beredar.
Menurut Mohammad Fadhil Hasan, utang pemerintah bisa dikurangi dengan mendorong penerimaan pajak. “Salah satu strateginya bisa dengan memberi insentif, yang akhirnya juga dapat mendorong penerimaan dari sisi pajak,” katanya.
Meski demikian, dia menilai rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif masih aman. “Kondisi utang pemerintah dianggap aman, tercermin dari rasio utang terhadap PDB yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, meskipun sempat naik di 2018 menjadi 29 persen,” ujarnya.
Ia mengatakan rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas yang diperkenankan dalam UU sebesar 60 persen terhadap PDB. Namun, ia mengingatkan, mengukur utang tidak cukup hanya dengan melihat rasio, indikator-indikator lainnya juga harus diperhatikan salah satunya melalui surat utang pemerintah Indonesia yang dipegang oleh investor asing. (*/Dry/Ant)