Menyoal Komunikasi Publik, Perencanaan, dan Izin Vaksin Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta – Jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada jajarannya agar mempersiapkan dengan baik komunikasi publik terkait program vaksinasi Covid-19. Belajar pada buruknya komunikasi publik tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), menurut pemerintah, jangan sampai terulang pada program vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Penekanan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada semua jajarannya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10). Presiden meminta komunikasi publik terkait vaksin Covid-19 tidak boleh menciptakan respons negatif dari masyarakat seperti saat penyusunan UU Ciptaker.

Satu bulan berlalu, Rabu (19/11), kita bisa menilai bagaimana pemerintah mengelola dan mempersiapkan komunikasi publik yang baik sebagaimana instruksi Jokowi. Jauh panggang dari api. Sepertinya program penting tersebut bakal bernasib sama dengan UU Ciptaker. Jangankan di tengah publik, di kalangan anggota Komisi IX DPR RI sendiri masih terjadi “kebingungan”.

Bahkan, antara Presiden Jokowo sendiri dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), belum satu suara. Padahal, target waktu vaksinasi semakin dekat, yaitu Desember 2020.

Saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11), Presiden Jokowi memperkirakan pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan akhir Desember 2020. Ini pun masih perkiraan karena bisa saja meleset ke awal Januari 2021, tergantung kapan kedatangan vaksin dan bagaimana proses persiapannya di Indonesia.

“Soal vaksin, kita berharap vaksin ini bisa datang pada akhir November ini. Kita berusaha. Kalau tidak bisa, ya datangnya di bulan Desember,” kata Presiden Joko Widodo.

Sehari sebelumnya, BPOM malah memastikan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 tidak dapat diterbitkan pada Desember 2020 seperti yang ditargetkan pemerintah. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, data efikasi dan keamanan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung tidak bisa didapatkan pada Desember 2020.

Menurut Kepala BPOM, EUA terhadap vaksin Sinovac diprediksi baru bisa diterbitkan pada pekan ketiga dan keempat Januari 2020. Artinya, baru bisa pada akhir Januari 2021. BPOM juga telah mencoba meminta data hasil uji klinis tahap ketiga vaksin yang sama kepada Brasil. Brasil telah memulai uji klinis lebih dulu dari Indonesia dan datanya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penerbitan EUA.

Celakanya, Brasil sudah memastikan tidak akan memberikannya ke BPOM. Sinovac juga tidak bisa memberikan datanya. Demikian disampaikan Ketua BPOM dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11).

Apa komentar anggota DPR?  “Pada intinya, vaksin tersebut harus berkhasiat, aman, dan bermutu demi keselamatan warga. Itu yang jadi pegangan utama. Pada saat ini, jika melihat perkembangan pembuatan vaksin di Indonesia, baik vaksin dari luar negeri seperti Sinovac maupun dari dalam negeri vaksin merah putih, maka belum memenuhi standar dan prasyarat yang ditentukan untuk EUA,” kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.

Karena itu, anggota Fraksi PKS DPR RI ini mendukung keputusan BPOM yang belum bisa memberikan izin penggunaan darurat atas vaksin Covid-19 sehingga membuat rencana vaksinasi tertunda. Menurut dia, dasar penerapan dan penggunaan Emergency Use Authorisation (EUA) terhadap vaksin memerlukan prasyarat yang ketat.

Pertama, telah ditetapkan situasi kedaruratan oleh pemerintah pusat. Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait dengan aspek pengamanan, dan khasiat dari obat untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit.

Ketiga, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan cara pembuatan obat yang baik. Keempat, memiliki kemanfaatan lebih besar dibanding risiko didasarkan pada kajian, data nonklinik obat untuk indikasi yang diajukan. Kelima, belum ada penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosis.

Kesimpulannya, rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada akhir 2020 tampaknya meleset. Rencana itu baru bisa direalisasikan pada awal 2021 karena terkait dengan izin penggunaan darurat yang belum bisa diberikan oleh BPOM.

Dia mencontohkan vaksin Sinovac yang di dalam negeri masih dalam tahap pengujian, sedangkan di luar negeri masih memasuki uji klinis tahap 3 dan belum terlihat hasilnya.
Indonesia memulai uji kinis terlambat 1 bulan dibandingkan Chili, Turki, Brasil, dan Uni Emirat Arab,” terang doktor lulusan Universitas Indonesia itu.

Dari awal, sudah diprediksi analisis interim melibatkan 540 subjek mungkin baru bisa Desember 2020. Bahkan, analisis lengkap mungkin pada bulan Maret 2021. “Jadi, masyarakat justru kaget dengan berita launching vaksin November 2020 oleh Pemerintah,” katanya.

Mufida mengingatkan semua pihak terkait, terutama pemerintah, agar berbicara berdasarkan perkembangan aktual dan faktual atas pengujian vaksin tersebut. “Kami percaya bahwa jika data dan hasil pengujian tersebut telah memenuhi syarat, EUA akan dapat dikeluarkan. Jadi, saat ini kita percayakan pada pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPOM sebagai garda depan pengujian atas vaksin yang ada,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi juga meminta agar seluruh perencanaan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 beserta infrastruktur, sarana prasarana dan distribusi dipersiapkan dengan baik. Yang lebih penting lagi vaksin yang digunakan harus benar-benar aman dan memiliki efikasi tinggi, sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai dan anggaran tepat sasaran.

Menurut dia, prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur. Saat ini uji klinis fase 3 terhadap vaksin Covid-19 masih berjalan dan Pemerintah mentargetkan minggu ke 3 bulan Desember 2020 akan dilakukan vaksinasi awal untuk 3 juta dosis sepanjang BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin.

Namun, Intan mempertanyakan Skema EUA  yang diambil Pemerintah untuk persetujuan penggunaan obat dan vaksin oleh BPOM. “Apa yang mendasari EUA ini digunakan untuk penetapan vaksin? Meski pandemi, namun apakah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia sudah demikian perlunya, sehingga langkah ini diambil sebagai pengecualian atas Izin Edar Obat dan vaksin?” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap vaksin Covid-19 datang pada akhir November atau Desember. Jokowi mengatakan vaksin yang akan masuk ke Indonesia nantinya dalam bentuk vaksin jadi atau dalam bentuk bahan baku yang akan diolah oleh Bio Farma.

Meski telah masuk ke Indonesia, Jokowi menegaskan vaksin tersebut tidak langsung digunakan tetapi melalui sejumlah tahapan di BPOM terlebih dahulu. “Karena kita memerlukan Emergency Use Authorization dari sana dan tahapan itu memerlukan waktu antara kurang lebih tiga mingguan setelah mendapatkan izin,” ujar Jokowi saat meninjau simulasi vaksinasi di Bogor, Rabu (18/11).

Saat memberikan pidato dalam acara Milad Muhammadiyah ke-108, Presiden Jokowi meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mensosialisasikan vaksin Covid-19. Dia berharap PP Muhammadiyah memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar agar masyarakat tidak mendapatkan hoaks mengenai vaksin.

Jokowi memastikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program vaksinasi sebaik-baiknya. “Semua kita persiapkan dengan cermat, hati-hati, dan matang agar bangsa kita segera pulih dan bangkit,” katanya.

Harga Vaksin 

Presiden Jokowi berharap sebanyak mungkin masyarakat mau melakukan vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi ini ada dua, yaitu ada yang gratis dan ada yang mandiri atau dikenakan biaya alias membayar.

Namun harga vaksin bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi mandiri, menurut Presiden, akan ditentukan menteri kesehatan. “Nanti (harga) ditanyakan kepada menteri kesehatan,” kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Pada Senin (19/10) lalu, Jokowi menekankan pentingnya penyampaian ke publik tentang harga vaksin. Ini menjadi dalah satu strategi dalam komunikasi publik yang diinginkan agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat seperti halnya dengan penolakan UU Ciptaker yang masih berlangsung hingga saat ini sejak disahkan di DPR pada 5 Oktober lalu. “Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” kata Presiden saat itu.

Sebuah survei membuktikan, hanya 35 persen responden menyatakan bersedia membayar vaksin Covid-19, sedangkan sisanya menyatakan tidak mau dan masih ragu. Survei ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Survei ini juga mencari tahu seberapa besar responden bersedia membayar untuk vaksin. Hasilnya, 31 persen bersedia membayar hingga Rp50 ribu, sebanyak 28 persen bersedia membayar hingga Rp100 ribu, dan hanya empat persen yang bersedia membayar hingga Rp500 ribu.

Dari total orang yang diminta pendapatnya soal vaksinasi, menunjukkan bahwa 27 persen masyarakat masih ragu dengan rencana vaksinasi Covid-19 apabila disediakan pemerintah. Sedangkan delapan persen lainnya menolak. Sementara 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin.

Diketahui, Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp34,23 triliun dalam rangka pengadaan vaksin Covid-19 serta vaksinasi, terdiri dari Rp5 triliun pada tahun ini dan Rp29,23 triliun tahun depan. Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 107,2 juta orang berusia 18-59 tahun untuk mencapai kekebalan komunitas dari Covid-19. Sebanyak 32,1 juta orang di antaranya akan menerima vaksin gratis yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS yang tergolong tidak mampu. (Aza)

 

Tinggalkan Komentar