Oleh : Muhajir |
Indonesiainside.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai, kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 telah disusun secara terstruktur dari dalam sistem kekuasaan. Kecurangan-kecurangan itu dilakukan secara sistemik dan massif terjadi di berbagai daerah seluruh Indonesia bahkan di luar negeri.
Dia mengatakan, operasi kecurangan Pilpres 2019 melibatkan penyelenggara pemilu hingga pejabat dalam struktur pemerintahan ini untuk melanggengkan kekuasaan petahana Jokowi untuk periode 2019-2024.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai perhitungan suara ini sudah terkoordinasi. Polanya sama saja. Ini Negara harus diselamatkan karena kepercayaan publik terhadap pemilu sudah sangat rendah,” kata Said di Jakarta, Selasa (23/4).
Dia menilai, Pemilu kali ini merupakan penyelengaraan pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dia juga menganggap penyelengaraan Pemilu 2019 tidak netral, bermula ketika tidak terselesaikannya permasalahan 17 juta lebih daftar pemilih tetap (DPT).
Said Didu juga menduga adanya keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat RT, Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur.
“Dalam UU kalau ada kecurangan gitu, maka perlu dilakukan pemilu ulang. Bagi pihak yang mau lanjutkan pemilu yang curang bagaikan orang duduk di atas bara api yang sedang dibakar,” imbuhnya. (EPJ)
Bahkan Menteri & Presiden pun tidak netral. Presiden adalah juga Calon Presiden yg jelas memasuki area abu-abu u mempertahankan kekuasaannya (tidak fair)
Kembali mirip orde baru…bahkan lebih masif, hampir semua pjbat smpe camat/lurah, bhkan smpe ketua RT jdi bagian jaringan kecurangan…masuk lingkaran….(#pemilu 2019miripordebaru)
Kuandaniok g percoyo