Di Bawah Malaysia, Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah selama 14 Tahun Terakhir

Indonesiainside.id, Jakarta-– Dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Sementara indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Norwegia jadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia, Indonesia menduduki peringkat 64.

The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menujukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia.

Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9.37, disusul Swedia dengan skor 9.26, Selandia Baru dengan skor 9.25, dan Kanada dengan skor 9.24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1.08.

EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5.37, menurun dari yang sebelumnya 5.44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam.

Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.  Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.

“Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi norma,” ujar Joen Hoey penulis laporan EIU dikutip DW.

Di sisi lain, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan bertengger di peringkat 11, atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Eropa barat kedapatan tinta merah dalam rapor tahunannya. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat, menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan itu.

Aksi protes terjadi di seluruh Hong Kong pada bulan Juni akibat Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang diajukan pemerintah daerah Hong Kong kepada Cina. Meskipun RUU itu ditarik pada bulan September, unjuk rasa terus berlangsung dan menuntut demokrasi penuh dan penyelidikan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan polisi.

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Menanggapi ini, Direktur Ekesekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi. Karyono berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

“Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana pemilu seperti money politic itu juga harus dicegah. Terkait dengan initimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah…Kongkalikong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari,” ujar Karyono kepada DW Indonesia, Kamis (04/02) siang.

Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) sejak tahun 2006, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia. (NE)

Tinggalkan Komentar