BALIKPAPAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap pemilihan umum (Pemilu) berjalan dengan baik. Salah satu upayanya menggencarkan pendidikan politik, literasi dan partisipasi menjaga pemilu berkualitas dan berintegritas.
“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH (aparat penegak hukum) karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang,” jelas dia dalam keterangannya, Rabu (21/6).
Pemerintah pun mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu. Hal ini harus dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pedana pemilu.
Menurutnya, ini adalah langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan. Misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu.
“Karena termasuk money politic yang diancam dengan pidana. Mencegah tentu lebih baik daripada menunggu tindak pidana terjadi,” tambah dia.
Mahfud menuturkan, menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat.
“Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.