KPU Akui 1.223 TPS Salah Data di Sirekap, Ada Hubungan dengan Server Down Hari H?

JAKARTA –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui masih ada data formulir model C hasil penghitungan suara dari 1.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sesuai dengan data aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Setelah sistem membaca, ternyata ada data tidak sesuai.

“Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data” kata anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Senin, malam (19/2/2024).

Menurut dia, kesalahan pemasukan data itu terjadi lantaran foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem. Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi Sirekap.

Untuk diketahui, penggunaan Sirekap sempat down pada hari H pemungutan suara, 14 Februari 2024. Akibatnya petugas KPPS tidak bisa mengunggah scan formulir model C hasil penghitungan suara sebagaimana yang diminta KPU. Petugas KPPS akhirnya tidak menggunakan aplikasi tersebut hingga proses pengiriman logistik selesai.

Petugas KPPS gagal memasukkan data ke Sirekap. Dua atau tiga hari kemudian, petugas penyelenggara pemungutan suara (PPS) meminta scan salinan manual ke petugas KPPS. Tidak diketahui, apakah pihak PPS yang mengakses aplikasi Sirekap atau akibat kegagalan penggunaan aplikasi tersebut oleh KPPS.

Intinya, aplikasi Sirekap gagal digunakan di tingkat KPPS, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun, apakah penggunaan Sirekap tersebut gagal digunakan secara lokal atau nasional, belum terkonfirmasi secara jelas.

Yang pasti, pada saat hari pencoblosan, aplikasi yang dipegang masing-masing dua anggota KPPS tersebut down. Kebijakan pihak PPS hanya meminta salinannya disimpan secara manual tanpa menggunakan aplikasi Sirekap karena gagal total.

Server down atau sering disebut juga dengan istilah downtime terjadi ketika server tidak dapat diakses atau tidak dapat memberikan respons pada permintaan pengguna. Penyebab utama server down bisa bermacam-macam. Salah satunya karena overload.

Server dapat mengalami downtime jika terlalu banyak permintaan dari pengguna yang membebani kinerja server melebihi kapasitasnya. Hal ini dapat terjadi jika ada banyak pengguna yang mengakses situs secara bersamaan, terutama pada situs dengan lalu lintas yang tinggi.

Untuk penggunaan Sirekap pada Hari H pencoblosan, harus diakses oleh paling sedikit 1,6 juta petugas KPPS. Di setiap KPPS diberikan dua pemegang akun untuk mengunggah salinan hasil model C penghitungan suara. Namun, gagal akibat banyaknya pengguna pada saat yang sama.

Aplikasi Sirekap menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty beserta jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem Sirekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi.

“Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin,” katanya.

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 TPS memiliki akun aplikasi Sirekap. Masing-masing TPS memiliki dua akun untuk mengunggah data secara online.

Betty memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pada masa depan.

Pada kesempatan sama, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di aplikasi Sirekap. Meski demikian, Idham memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. (Aza)

Tinggalkan Komentar