Buntut Gaduh dan Kontroversi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Didesak Mundur

Indonesiainside.id – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyayangkan terjadinya kegaduhan di internal KPK.

Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron diduga melanggar etik lantaran penyalagunaan wewenang dalam mutasi seorang pagawai di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM ke daerah.

“Akibat kegaduhan ini, kredibilitas dan marwah KPK menurut mantan ketua wadah pegawai KPK ini semakin turun di mata publik. Sehingga Yudi menuntut pertanggungjawaban moral dari Nurul Gufron untuk mundur dari pimpinan KPK akibat kontroversi yang diperbuatnya,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2024).

Menurut Yudi, seharusnya lembaga antirasuah menunjukan prestasi kerja dalam memberantas korupsi. Bukan membuat kegaduhan dan kontroversi di internal lemabaga sehingga menunrunkan kredibelitas KPK.

Alih-alih pasrah mengikuti sidang etik yang bakal digelar di Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam waktu dekat.

Ghufron malah melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho yang tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan Jaksa KPK TI kepada saksi sebesar Rp3 miliar.

“Nurul Gufron alih-alih pasrah saja mengikuti persidangan dan tentu akan diberikan kesempatan membela diri, malah melaporkan salah satu anggota Dewas KPK yang sedang bertugas dan bekerja mengusut kasus dugaan etik terkait ada laporan dugaan pemerasan oleh Jaksa KPK sebanyak Rp3 miliar,” ujarnya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga menyampaikan, langkah yang diambil Albertina yang berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat riwayat transaksi jaksa TI dalam mengusut dugaan pemerasan itu tidak ada masalah.

Selain itu, dia pun menyoroti gugatan yang dilayangkan Ghufron ke PTUN terkait kasus dugaan etiknya yang dinilai telah kedaluwarsa. Dalam kasus etiknya, Wakil Ketua KPK itu diduga menghubungi pejabat Kementan untuk meminta anak kerabatnya yang bekerja di sana agar dimutasi.

“Gugatan tersebut semakin menunjukan ke publik bahwa Nurul Gufron ingin menyelamatkan diri dari kasus dugaan etik yang menjeratnya,” jelas Yudi.

Sebelumnya, Dewas KPK mengagendakan sidang kode etik terhadap Nurul Ghufron pada Kamis (2/5/2024) mendatang.

Wakil Ketua KPK itu diduga melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh jabatannya sebagai Pimpinan lembaga antirasuah di balik mutasi pegawai Kementan berinisial ADM.

“Sidangnya mulai tanggal 2 Mei,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Kamis (25/4/2024). (FN)

Tinggalkan Komentar