KPK Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Cari Informasi terkait Harun Masiku

Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bakal mencari informasi terkait kasus Harun Masiku dari penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan itu diperlukan guna mengusut tuntas kasus suap mantan kader PDIP tersebut yang kini masih jadi buronan.

“Penyidik akan mendalami dari penyitaan alat komunikasi tersebut, yang tentu keterangan-keterangan di dalamnya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/6/2024).

Budi menegaskan, tim penyidik KPK tentu akan mengoptimalkan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan terkait keberadaan Harun Masiku.

“Sehingga pemeriksaan dalam perkara ini ataupun dalam konteks pencarian salah satu DPO dalam perkara ini juga kemudian bisa membuahkan hasil,” ujarnya.

Untuk diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada hari Senin (10/6/2024) diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik KPK menyita ponsel buku catatan milik Hasto sebagai bagian pengembangan penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Selain Harun, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; dan pihak swasta, Saeful.

Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai pemberi suap. Tujuan suap itu agar memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).

Harun dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Mantan kader PDIP itu sudah 4 tahun lebih dalam pengejaran KPK. Namun hingga kini, lembaga antirasuah masih belum mebekuk Harun sehingga statusnya kini masih buronan. (Aza)

Tinggalkan Komentar