Dinilai Tidak Paham Bhinneka Tunggal Ika, Presiden Jokowi Diminta Pecat Kepala BPIP

Indonesiainside.id – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan pelarangan jilbab untuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) sudah tepat.

Hal ini juga harus menjadi pelajaran bagi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke depan.

“Sesuatu yang bagus dan positif. Kalau ada kekeliruan harus diluruskan, kalau ada kesalahan harus diingatkan, kalau ada sesuatu yang dipermasalahkan harus dibatalkan, kan, begitu,” ujar Ujang kepada wartawan, Jumat (16/8).

Ditegaskannya, aturan BPIP yang melarang Paskibraka muslimah mengenakan jilbab jelas sangat salah dan diskriminatif, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

“Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mencabut itu agar sesuai dengan aturan yang lama,” sebutnya.

Selain itu, Ujang setuju jika Presiden Jokowi memecat Kepala BPIP lantaran tidak mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika.

“Jadi, pecat saja kepala BPIP, enggak ada gunanya. Jadi, dalam konteks itu saya melihat tentu bagus ketika Jokowi mencabut aturan itu,” tegasnya.

Senada itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan paksaaan mencopot jilbab untuk paskibraka muslimah merupakan masalah keberagaman yang seharusnya dimengerti BPIP. Pancasila itu jangan diartikan pendek soal keberagaman.

“Jadi saya rasa masalah keberagaman bukan hanya orang boleh tidak pakai jilbab. Tapi orang juga boleh berjilbab, keberagaman itu harus menghormati pilihan masing-masing,” kata Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ketua DPP Partai Golkar menyayangkan dan mengkritisi aturan BPIP yang salah tersebut.
BPIP menurut Meutya, harusnya lebih paham konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang seharusnya menjadi pegangan dalam bernegara.

Sehingga, persoalan penggunaan jilbab tidak menjadi masalah baru yang memantik polemik di tengah masyarakat di tengah banyaknya permasalahan negara yang perlu diselesaikan pemerintah.

“Justru seharusnya kalau kita bicara bhineka tunggal ika keberagaman itu semua orang dibiarkan dengan pilihan mereka,” tegasnya.
(Nto)

Tinggalkan Komentar