Transformasi Layanan Publik dan Pemberantasan Korupsi, Indonesia Percepat Pengembangan GovTech INA Digital

Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pengembangan teknologi pemerintahan berbasis digital, INA Digital, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberantas korupsi. Langkah ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Dalam rapat terbatas di Istana Negara, kita sepakat untuk mempercepat pengembangan INA Digital,” ujar Budi Arie usai dalam keterangan resmi, Rabu (4/9).

Menurutnya, percepatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan era digital, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Visi Presiden Joko Widodo mengenai digitalisasi pemerintahan menekankan transformasi layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

INA Digital, sebagai platform GovTech Indonesia, diharapkan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi tersebut. “Program ini telah diresmikan oleh Presiden pada 27 Mei 2024 di Istana Negara,” tambah Budi Arie.

Selain meningkatkan aksesibilitas layanan publik, digitalisasi melalui INA Digital juga berperan dalam memerangi korupsi. Dengan sistem yang lebih transparan, proses pemerintahan dapat diawasi lebih ketat, sehingga praktik-praktik korupsi dapat diminimalisir. “Digitalisasi ini bukan hanya soal kecepatan dan kemudahan, tapi juga soal integritas. Dengan transparansi, kita bisa memangkas praktik-praktik korupsi,” tegas Menkominfo.

Pengembangan INA Digital juga melibatkan proses harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi yang mulus dan efektif. Menkominfo menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang fokus pada koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa semua elemen pemerintahan dapat terhubung dan bekerja sama dengan optimal melalui platform ini.

“Kami tengah mengadakan rapat untuk harmonisasi antara kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Tinggalkan Komentar