Pasca Putusan MK, Menaker: LKS Tripnas Cari Solusi Terbaik

IndonesiaInside.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang juga sebagai Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) memimpin Sidang Pleno IV LKS Tripartit Nasional.

Salah satu topik yang dibahas dalam Sidang Pleno ini adalah tindak lanjut dari putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Dalam sidang pleno tersebut, Yassierli menekankan dua hal. Pertama, putusan MK atas UU Cipta Kerja harus dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

Kedua, seluruh anggota LKS Tripartit Nasional bersama-sama mendiskusikan solusi atas putusan MK tersebut.

“Saya kira putusan MK ini harus kita hormati dan kita patuhi bersama-sama. Selanjutnya kita akan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa,” kata Yassierli, di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Menteri Yassierli mengatakan, hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025. Pasalnya, penetapan UM provinsi tahun 2025 paling lambat 21 November 2024. Sedangkan penetapan UM Kabupaten/Kota harus dilakukan paling lambat 30 November 2024.

Ada beberapa poin masukan dari serikat pekerja/serikat buruh terkait penetapan UM 2025. Salah satunya, memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan UM Provinsi, UM Kabupaten/Kota, dan UM Sektoral dengan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kemudian penetapan UM 2025 tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Satu lagi berkaitan dengan survei Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM hingga 10 Desember 2024.

Sementara itu dari unsur pengusaha mengusulkan beberapa masukan. Misalnya, tetap memberlakukan PP 51/2023 (PP Pengupahan) sebagai kepastian penetapan UM 2025. Hal ini untuk menghindari politisasi penetapan UM. Kemudian KHL yang digunakan adalah KHL berdasarkan data BPS serta UM Sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

“Jadi kita fokus terkait upah minimun. Masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Bapak Presiden untuk dimintai arahan,” tandas Menteri Yassierli. (nia)

Tinggalkan Komentar