MPR: Pencabutan Izin Tambang di Raja Ampat Bukti Indonesia Serius Jaga Lingkungan

Indonesiainside.id – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan bahwa keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Ini merupakan sebuah bukti dan komitmen kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan urusan lingkungan hidup,” kata Eddy saat dihubungi dari Jakarta, dikutip ANTARA, Selasa (10/6).

Menurutnya, langkah tegas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia, meski berjalan secara progresif, tetap menghargai keberlanjutan lingkungan. Apalagi wilayah Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.

Eddy pun memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang dinilainya selaras dengan semangat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

“Saya sebagai pimpinan MPR menaruh hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keputusan yang diberikan,” ucapnya.

Presiden Prabowo diketahui telah memutuskan mencabut empat IUP dari perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Dari keempat perusahaan tersebut, tiga di antaranya MRP, KSM, dan Nurham memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sedangkan ASP memperoleh izin dari pemerintah pusat sejak 2013.

Di luar keempat perusahaan tersebut, masih ada satu perusahaan tambang lain di wilayah itu, yakni PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam Tbk. Berbeda dari yang lain, Gag Nikel beroperasi dengan skema kontrak karya dan izinnya tidak dicabut oleh pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa operasional Gag Nikel akan tetap diawasi secara ketat untuk memastikan kegiatan tambangnya sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan.

Tinggalkan Komentar