Indonesiainside.id – Sengketa 13 pulau di perairan selatan Jatim antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung diduga sarat kepentingan. Pulau-pulau itu diduga mengandung cadangan alam.
“Kalau benar ada potensi migas, jangan sampai ini jadi alasan terselubung untuk mengubah batas wilayah. Ini harus dikaji secara objektif,” tegas Anggota DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, Kamis (19/6).
Politisi PDI Perjuangan ini pun mendesak pemerintah provinsi untuk turun tangan menyelesaikan sengketa batas wilayah 13 pulau di perairan selatan Jatim antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung.
Ia menegaskan, persoalan ini menyangkut kredibilitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemprov tidak boleh berdiam diri. Jika sebelumnya sudah disepakati pulau-pulau ini masuk Trenggalek, maka harus ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya..
Dia pun mempertanyakan dasar Keputusan Mendagri No. 300 Tahun 2025 yang memindahkan status kepemilikan 13 pulau tersebut ke Tulungagung. Padahal, menurutnya, data historis dan dokumen resmi sebelumnya menegaskan pulau-pulau itu merupakan bagian dari Trenggalek.
“Kami mendesak Kemendagri untuk transparan dan mengacu pada fakta lapangan, bukan hanya dokumen administratif,” ujarnya.
Deni mengungkap, pada 11 Desember 2024, telah dilakukan rapat koordinasi di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang dihadiri berbagai instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, BIG, serta Pemprov Jatim. Hasilnya, disepakati bahwa 13 pulau tersebut masuk wilayah Trenggalek.
“Anehnya, Kepmendagri terbaru justru mengubahnya. Apa yang terjadi?” tanya Deni.
Secara historis, pulau-pulau tersebut telah lama tercatat dalam RTRW Provinsi Jatim dan RTRW Trenggalek sebagai bagian dari wilayah kabupaten tersebut. Selain itu, secara geografis, lokasinya lebih dekat ke Trenggalek dan telah menjadi area pengawasan TNI AL serta Polairud setempat.
“Secara operasional, Trenggalek yang selama ini mengelola. Mengapa tiba-tiba diubah?” tambah Deni.
Deni pun mendesak Kemendagri segera merevisi keputusan tersebut, mengingat Pasal 63 Ayat (1) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan memungkinkan koreksi jika ditemukan kesalahan data.
“Pemerintah harus berani memperbaiki kesalahan. Jika dibiarkan, ini bisa memicu konflik berkepanjangan,” pungkasnya. (Nto)