Indonesiainside.id – Ketidakhadiran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam agenda-agenda penting kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Anggota DPR Nasim Khan menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya koordinasi antar-BUMN, yang menurutnya telah menjadi biang persoalan struktural di banyak daerah.
“Ini sudah pertemuan ketiga, tapi Direktur Utama tidak pernah hadir. Bagaimana mungkin kita bisa membenahi kinerja kalau komunikasi dasar saja tidak dijalankan?” ujar Nasim dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6).
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, absennya pimpinan BUMN dalam rapat kerja strategis mencerminkan lemahnya komitmen korporasi negara terhadap proses perbaikan. Ia menilai ketidaksinkronan komunikasi antarentitas BUMN justru semakin memperburuk masalah, mulai dari tumpang tindih kebijakan hingga tidak jelasnya arah sinergi, khususnya di sektor energi, pertambangan, dan perbankan.
Salah satu kasus yang disorot adalah kerja sama antara Inalum dan PLN yang hingga kini belum memiliki kejelasan arah dan implementasi. Di sisi lain, ia menyinggung persoalan limbah industri yang mulai menyentuh wilayah kehutanan tanpa penyelesaian konkret dari perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Kita butuh keputusan tegas antar BUMN. Bukan malah saling tunggu, saling lempar. Akhirnya rakyat daerah yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Nasim juga mengangkat keprihatinan terhadap persoalan tambang ilegal di Muara Enim yang dinilai semakin merusak lingkungan dan menodai citra tata kelola negara. Ia menyebut lemahnya koordinasi antara BUMN, kementerian teknis, dan pemerintah daerah telah menciptakan kebingungan dan stagnasi kebijakan.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal tata kelola negara,” katanya.
Tak hanya di sektor hulu dan industri, Nasim juga menyoroti kondisi BUMN perbankan seperti BRI dan BNI yang masih dibayangi berbagai masalah, mulai dari kebocoran data nasabah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersendat, hingga persoalan manajemen sumber daya manusia yang tak kunjung diselesaikan.
“Ini bukan masalah kecil. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Kalau SDM-nya kacau, sistemnya bocor, lalu KUR-nya macet, bagaimana bisa kita dorong pertumbuhan UMKM secara nasional?” ungkapnya.
Nasim menegaskan bahwa BUMN tak bisa terus beroperasi seperti entitas bisnis murni. Sebagai alat negara, katanya, tata kelola BUMN seharusnya berlandaskan pada nilai publik dan keberpihakan pada daerah.
“Kami tidak akan lelah mengingatkan. Kalau BUMN ingin berfungsi sebagai alat negara, maka tata kelolanya harus mencerminkan nilai-nilai publik, bukan hanya hitungan bisnis,” pungkasnya.