Konflik Internal Manajemen Bandung Zoo, Pemkot Serahkan Penanganan ke Aparat Hukum

Indonesiainside.id – Perselisihan antara dua kubu pengelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) semakin memanas dan kini sepenuhnya ditangani aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses penyelesaian berada di ranah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kepolisian.

“Saya nggak bisa komentar banyak ya. Itu karena sudah masuk ranah hukum. Kejaksaan tinggi sama polisi yang jaganya,” ujar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung dikutip dari antara Selasa (12/8).

Farhan menambahkan, penentuan pihak yang berhak mengelola Bandung Zoo akan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Laporan resmi telah disampaikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kepada Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekologi pada Jumat lalu.

“Izin konservasi 100 persen di Kementerian Kehutanan. Nanti mereka yang akan menentukan,” jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh satwa kini berada dalam pengawasan kepolisian. “Semua binatang dijaga oleh polisi, Asli dijaga ke polisi. Beneran. Saya ada foto-fotonya. Sok tanya ke Kapolres,” tambahnya.

Dari pihak Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), John Sumampauw mengungkapkan bahwa penutupan sementara Bandung Zoo merupakan langkah pengamanan aset milik Pemkot Bandung berdasarkan instruksi Kejati Jawa Barat.

“Dasar kami mengamankan adalah Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Kejati. Kami diperintahkan untuk menjaga aset tersebut,” jelas John. Langkah ini merupakan tindak lanjut rapat pada 28 Juli 2025 yang dihadiri perwakilan Pemkot Bandung, Kejati Jawa Barat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membahas pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah di Jalan Kebun Binatang Nomor 4-6.

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah membuka opsi untuk mengirim surat ke Kementerian Kehutanan guna mencabut izin lembaga konservasi yang dimiliki YMT, apabila kedua pihak yang berselisih tidak mencapai kata damai.

Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung, Herman Hari Rustaman, mengatakan opsi ini mengacu pada hasil rapat bersama Kementerian Kehutanan pada 10 April 2025.

“Kalau dua kubu yayasan tidak bisa berdamai, Pemkot Bandung akan bersurat ke Kementerian Kehutanan untuk mengajukan pencabutan izin lembaga konservasi,” tegas Herman.

Tinggalkan Komentar