Legislator Minta Anggaran Kemenkum Difokuskan ke Program Pro Rakyat

Indonesiainside.id – Anggota Komisi XIII DPR RI, Vita Ervina, meminta Kementerian Hukum memaksimalkan tambahan anggaran yang diajukan untuk program yang bermanfaat langsung bagi rakyat.

“Saya berharap (anggaran) tentu bisa lebih banyak diarahkan kepada program-program pro rakyat,” kata Vita dalam rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Hukum di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan dirinya tidak menolak tambahan anggaran sebesar Rp196 miliar yang akan diterima Kementerian Hukum. Namun, ia menilai alokasi anggaran tersebut masih lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional kementerian dibandingkan program yang menyentuh masyarakat.

Menurut Vita, banyak program kerakyatan yang bisa dijalankan, seperti memperluas akses pelayanan hukum yang mudah dan murah, serta memperbanyak program bantuan hukum agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan keadilan. Salah satu program prioritas yang disorot adalah Pos Bantuan Hukum di desa-desa.

“Kami tentu berharap ada pembangunan seperti program Pos Bantuan Hukum di desa-desa bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak,” ujarnya.

Selain itu, Vita juga mendorong penguatan digitalisasi layanan hukum di daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik.

Senada, anggota Komisi XIII Teuku Ibrahim juga meminta agar Kementerian Hukum mengalokasikan anggaran khusus untuk bantuan hukum gratis dan program edukasi hukum bagi masyarakat.

Menurutnya, edukasi hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sementara bantuan hukum gratis akan membantu masyarakat kecil yang sedang menghadapi masalah hukum agar memperoleh keadilan.

“Kami juga berharap peningkatan digitalisasi bantuan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik di tahun 2026 ini,” kata Ibrahim.

Tinggalkan Komentar