Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo, Negara Ambil Alih Penyelamatan Satwa

Indonesiainside.id – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Langkah tersebut diambil sebagai upaya penyelamatan satwa sekaligus penataan pengelolaan kawasan kebun binatang tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudiyatmoko, mengatakan pencabutan izin dilakukan agar negara dapat memastikan seluruh satwa di Bandung Zoo tetap terlindungi.

“Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif. Pencabutan izin ini kami lakukan untuk memastikan satwa di Kebun Binatang Bandung terlindungi dan tidak terlantar,” kata Satyawan di Bandung, dikutip ANTARA, Kamis (5/2).

Pasca pencabutan izin, Kemenhut akan bertanggung jawab atas perawatan dan penyelamatan seluruh satwa selama masa transisi maksimal tiga bulan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan menyiapkan penetapan pengelola baru yang dinilai profesional serta memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kebun Binatang Bandung adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Satwa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan kehadiran negara dalam menjaga aset daerah sekaligus menyelamatkan satwa melalui pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Kebun Binatang Bandung. Langkah ini dilakukan menyusul pengosongan aktivitas YMT dan pencabutan izin lembaga konservasi tersebut oleh Menteri Kehutanan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengamanan kawasan Bandung Zoo bertujuan menata aset milik daerah sekaligus memastikan keselamatan seluruh satwa.

“Kebun Binatang Bandung adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik dengan fungsi perlindungan. Negara wajib hadir untuk menjaga aset ini dan memastikan satwa yang ada di dalamnya terlindungi,” kata Farhan.

Ia menjelaskan penanganan Kebun Binatang Bandung dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat melalui Kemenhut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan, serta Pemerintah Kota Bandung agar masa transisi dapat berjalan aman dan terkendali.

Farhan menegaskan kewenangan pengelolaan satwa, khususnya satwa dilindungi, berada di bawah Kemenhut. Sementara itu, Pemkot Bandung akan mendukung penuh upaya penyelamatan dan perawatan satwa sesuai standar kesejahteraan.

“Satwa tidak boleh menjadi korban konflik administratif atau kelembagaan. Yang kami lakukan hari ini adalah memastikan mereka aman, dirawat, dan tidak terlantar,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar