Indonesiainside.id – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu tersebut secara objektif dengan mengutamakan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Johan, volume 1.000 ton beras sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras nasional. Meski begitu, ia menekankan bahwa perdagangan komoditas pangan strategis tetap harus diawasi secara ketat agar tidak memicu gejolak pasar maupun menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” terang dia, dikutip Jumat (27/2).
Ia menjelaskan Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis dari pemerintah melalui forum resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komitmen impor tersebut tidak bertentangan dengan upaya penguatan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Selain itu, Johan menilai pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Stabilitas harga, menurutnya, harus dijaga bersamaan dengan optimalisasi peran Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Johan menambahkan Komisi IV akan terus mengawal setiap kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.