DPR: Umrah Digital Matikan Gerak 1.016 Biro Penyelenggara Umrah

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah RI melakukan MoU dengan Pemerintah Arab Saudi dengan menggandeng Traveloka dan Tokopedia untuk merambah bisnis umrah digital beberapa waktu lalu. Anggota Komisi I DPR RI, menyatakan, jika unicorn mau merambah bisnis umrah, maka dikemanakan nasib UMKM biro penyelenggara umrah.

“Pemerintah harus memikirkan UMKM biro umrah ini yang jumlahnya mencapai 1000 lebih di seluruh Indonesia. Kominfo harusnya lebih urgent memberdayakan biro haji umrah yang ada dengan digitalisasi dari pada menggandeng dua unicorn yang sudah menjadi raksasa,” kata Sukamta, Jumat (19/7).

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa yang harus kita pastikan terlebih dahulu apa bentuk MoU tersebut. Apakah Traveloka dan Tokopedia akan membentuk biro penyelenggara umrah dan apa motif Pemerintah RI dalam hal ini Kominfo hanya menggandeng Traveloka dan Tokopedia?

“Padahal ada platform lain seperti Bukalapak dan juga mungkin Gojek. Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus menjelaskan kepada publik mengenai hal ini,” katanya.

Jika memang Traveloka dan Tokopedia akan menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, maka itu tidak tepat. Menurut dia, tidak gampang untuk menjadi biro penyelenggara ibadah umrah.

“Harus mendapat izin dari Kementerian Agama, harus diakreditasi dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Agama. Ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU),” katanya.

Selain itu, lanjut Sukamta, jika Tokopedia dan Traveloka menjadi biro penyelenggara haji dan umrah, maka ini berpotensi mematikan 1.016 biro penyelenggara umrah yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa menciptakan angka pengangguran baru. Sementara di sisi lain hal ini juga sekaligus akan memperbesar aset dua perusahaan yang secara badan terlihat lokal tapi mayoritas kepemilikannya bukan lagi anak-anak bangsa sendiri.

“Dalam hal ini di mana keberpihakan pemerintah terhadap UKM biro penyelenggara umrah?,” ujarnya.

Namun jika MoU itu berisi bahwa Traveloka dan Tokopedia hanya memfasilitasi pilihan akomodasi calon jama’ah seperti ticketing pesawat dan hotel, bukan mengurusi penyelenggaraan ibadah umrah secara keseluruhan, ia menilai hal ini masih bisa dibicarakan. Sebab, menurutnya, jika tidak bisa berinovasi, maka berkolaborasilah.

“Jika tidak bisa melakukan inovasi yang kompetitif, lebih baik berkolaborasi dari pada tidak bisa bertahan alias collapse (punah),” ujarnya.

Anggota DPR dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan bahwa pada dasarnya masyarakat menginginkan agar penyelenggaraan ibadah umrah dikelola secara penuh oleh biro-biro, yang disebut Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). “Kita berharap UMKM biro penyelenggara ibadah umrah ini bisa melakukan inovasi yang mampu berkompetisi dengan platform dan marketplace semacam Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya,” katanya.

Namun jika inovasi tadi tidak terpenuhi, maka opsi kolaborasi yang harus diambil. Para pemangku kebijakan harus cari konsep kolaborasi terbaik yang saling menguntungkan antara marketplace platform digital dengan UMKM biro penyelenggara ibadah umrah.

“Pemerintah harus mampu meregulasi, memfasilitasi dan mengakselerasi UMKM-UMKM untuk tumbuh berkembang di zaman disrupsi seperti sekarang. Di sinilah pemerintah harus menggandeng UMKM biro penyelenggara umrah dalam umrah digital ini, bukan hanya menggandeng Traveloka dan Tokopedia saja,” kata Doktor lulusan Salford University, Manchester ini. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar