DPR Bersyukur Luhut Minta Jokowi Setop Impor Garam

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi IV DPR menyambut baik Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan impor garam. Garam impor membuat garam lokal turun di tingkat petani tambak.

“Kita setuju dengan Bapak Menko Kemaritiman ini yang sudah sadar bahwa stop impor,” kata anggota Komisi IV F-PKS, Andi Akmal Pasluddin, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/7).

Akmal mengatakan, ada kejanggalan yang terjadi di balik impor garam tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, pernah mengatakan garam impor tidak sesuai dengan data yang dilaporkan.

“Kalau data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kebutuhan kita hanya 1,3 juta ton. Tapi yang diimpor 2 juta ton lebih. Jadi sebenarnya Bu Susi juga protes,” kata Akmal.

Sementara, Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, Riyono, menunggu realisasi pemerintah pernyataan Luhut tersebut. Menurut dia, saat ini tata niaga garam di Indonesia mengalami kondisi terburuk sejak 1986.

“Kita tunggu konsistensi Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) soal setop impor garam, kapan akan direalisasikan,” kata Riyono dalam siaran persnya.

Dia meminta pemerintah lebih fokus memikirkan keluhan petani garam. Produksi garam nasional saat ini hanya dua juta ton pertahun, sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri tiga juta ton, sehingga defisit kebutuhan garam hingga satu juta ton pertahun.

Selasa (23/7) lalu, Luhut meminta Jokowi menghentikan impor garam sebagai salah satu pemicu harga garam anjlok. Apalagi, impor saat petani garam lokal masa panen.

“Tadi, saya saran ke presiden soal harga garam supaya jangan lagi impor, karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun, apalagi impor pada waktu panen,” kata Luhut di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Realisasi impor garam untuk kebutuhan industri pada semester I-2019 telah mencapai sekitar 1,2 juta ton dari alokasi impor yang diberikan awal tahun sebesar 2,7 juta ton untuk 55 perusahaan. (EP)

Tinggalkan Komentar